Kominfo.nabirekab.go.id  – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire, Pelimon Madai, S.Th, secara tegas menyatakan bahwa 72 kampung dan 9 kelurahan yang hingga saat ini belum membentuk dan mengajukan Badan Pengurus Koperasi Merah Putih akan dikenai sanksi tegas. Menurut Pelimon, sanksi yang diberikan adalah larangan pencairan dana kampung tahap II tahun anggaran 2025. Ia pun mengingatkan seluruh kepala kampung dan lurah agar segera menindaklanjuti pembentukan pengurus koperasi tersebut sebelum batas waktu berakhir. “Jika tidak segera dibentuk, maka dipastikan kampung atau kelurahan tersebut tidak akan memperoleh kesempatan pencairan dana tahap kedua. Ini menjadi tanggung jawab kepala kampung dan lurah masing-masing,” tegas Pelimon Madai saat ditemui Papuapos Nabire di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Berdasarkan data BPMK, dari total 81 kampung dan kelurahan, baru 40 yang telah membentuk dan mengusulkan Koperasi Merah Putih dengan status badan hukum, sementara 41 kampung/kelurahan lainnya belum menyelesaikan proses pembentukan dan pelaporan struktur kepengurusan. Pelimon menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. Dalam instruksi tersebut, batas waktu pembentukan badan pengurus koperasi yang berbadan hukum adalah hingga akhir bulan Juni 2025. “Perlu dicatat bahwa ini bukan imbauan biasa, tetapi instruksi Presiden. Jika sampai akhir Juni belum ada akta notaris pengurus koperasi, maka tidak ada toleransi,” ujarnya. Setelah semua kampung dan kelurahan memiliki akta notaris kepengurusan, data koperasi akan diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nabire untuk diproses lebih lanjut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta. Tahapan ini menjadi kunci untuk memastikan penyaluran dana kampung bisa berjalan lancar. Untuk itu, Pelimon kembali mengingatkan 72 kampung dan 9 kelurahan yang belum menyelesaikan proses pembentukan agar tidak menunda waktu lebih lama, karena ketidakpatuhan akan berdampak langsung pada akses terhadap dana kampung yang sangat penting bagi pembangunan di tingkat lokal. “Jika sampai tidak bisa mencairkan dana, jangan salahkan BPMK. Kami sudah memberikan peringatan dan waktu yang cukup,” pungkasnya. (Sumber: Papua Pos Nabire)  

Kominfo.nabirekab.go.id - Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Rencana Strategis Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertempat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Nabire, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Nabire. Sosialisasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan digital di tingkat daerah, sejalan dengan regulasi nasional mengenai SPBE dan keterbukaan informasi publik. Materi disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom., yang menjelaskan arah kebijakan, tahapan pengembangan SPBE Kabupaten Nabire sejak tahun 2006 hingga target akhir tahun 2029. SPBE sebagai Pijakan Reformasi Birokrasi Digital Yermias menjelaskan bahwa SPBE bukan sekadar proyek digitalisasi teknis, melainkan kerangka transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. “SPBE hadir untuk mengintegrasikan semua layanan pemerintahan ke dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung, tidak tumpang tindih, dan mudah diakses masyarakat. Ini tentang pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terpercaya,” ujar Yermias. Ia menegaskan bahwa SPBE Kabupaten Nabire akan terus dikembangkan secara bertahap hingga 2029, dengan penguatan di aspek aplikasi layanan, integrasi data, keamanan siber, dan keterbukaan informasi publik. Tahun 2026, Semua OPD Wajib Punya Website dengan Subdomain .go.id Kebijakan penting yang diumumkan dalam sosialisasi ini adalah kewajiban seluruh OPD Kabupaten Nabire memiliki website resmi dengan subdomain .go.id paling lambat tahun 2026. Website ini nantinya Menjadi sarana utama pelayanan informasi dan data kepada publik; terintegrasi penuh dengan website utama Pemkab Nabire, yaitu www.nabirekab.go.id; didesain untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, setiap pimpinan OPD diminta segera menunjuk beberapa staf sebagai pengelola informasi dan data digital (admin website) melalui Surat Keputusan resmi. Seluruh biaya pengembangan dan pengelolaan website akan dibebankan kepada anggaran masing-masing OPD. Dasar Hukum dan Implikasi Kewajiban Website Kebijakan ini merujuk pada berbagai regulasi nasional, antara lain Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mewajibkan setiap instansi pemerintahan mengembangkan sistem elektronik terpadu; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menetapkan kewajiban badan publik untuk menyediakan akses informasi secara proaktif; PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman; serta Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital nasional, yang memperkuat keterpaduan layanan digital antar instansi. Yermias menekankan bahwa website OPD bukan hanya formalitas, tapi harus memenuhi standar nasional seperti: keterbukaan informasi publik: menyajikan dokumen anggaran, perencanaan, laporan kinerja, pengumuman publik, dan lainnya; interoperabilitas data: mampu berbagi data antar sistem pemerintahan; keamanan dan keandalan sistem; serta kemudahan akses dan keberlanjutan layanan. Sanksi bagi OPD yang Tidak Patuh Dalam arahannya, Plt. Kadis Kominfo Nabire menyampaikan bahwa OPD yang tidak memenuhi kewajiban ini akan dinilai rendah dalam evaluasi SPBE tahunan oleh KemenPANRB, yang berpengaruh langsung terhadap peringkat kinerja dan indeks reformasi birokrasi instansi. Pemkab Nabire akan mempertimbangkan sanksi administratif, seperti pemotongan anggaran terkait digitalisasi atau pembatasan akses layanan integrasi. Selain itu, masyarakat berhak mengajukan permintaan informasi berdasarkan UU KIP, dan OPD yang menolak atau tidak menyediakan informasi dapat dikenai gugatan administratif di Komisi Informasi. “Ini bukan proyek jangka pendek. Ini reformasi. Kita ingin membentuk ekosistem digital pemerintahan yang rapi, efisien, dan transparan. OPD yang tidak siap akan tertinggal, dan ini akan berdampak serius terhadap pelayanan publik,” tegas Yermias. Langkah Strategis ke Depan: Infrastruktur, SDM, dan Evaluasi Sebagai bagian dari implementasi, Dinas Kominfo Nabire akan memberikan asistensi teknis kepada OPD dalam pembuatan dan pengelolaan website; penyediakan standar teknis dan pedoman konten website OPD, termasuk pengelolaan informasi publik sesuai UU KIP; serta melakukan evaluasi berkala terhadap keberadaan dan kinerja website OPD, termasuk pemantauan integrasi dengan portal utama kabupaten. Yermias juga meminta agar setiap OPD tidak hanya membentuk pengelola secara formal, tetapi juga memberikan pelatihan dan dukungan anggaran operasional agar website bisa aktif, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Digitalisasi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan Sosialisasi ini menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kabupaten Nabire dalam membangun fondasi pemerintahan digital yang solid dan adaptif. Dalam era keterbukaan dan kecepatan informasi, pelayanan publik yang lambat dan tidak transparan tak lagi relevan. Dengan mendorong seluruh OPD memiliki dan mengelola website secara profesional dan terstandar, Pemkab Nabire menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan SPBE yang modern, inklusif, dan partisipatif — di mana teknologi bukan sekadar alat, tapi jantung dari pelayanan publik yang berkualitas. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam komitmennya memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) di era transformasi digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nabire kembali menyelenggarakan Pelatihan Web Desain dan Digital Marketing Angkatan Ke-II, khusus bagi pemuda OAP yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Pelatihan ini berlangsung selama enam hari, dari 8 hingga 13 September 2025, bertempat di Aula Hotel JDF, Jalan Merdeka, Nabire, dan diikuti oleh 24 peserta. Seluruh peserta merupakan generasi muda OAP yang telah diseleksi berdasarkan semangat belajar dan komitmennya untuk berwirausaha secara mandiri. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari angkatan pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dan dirancang sebagai program tahunan berkelanjutan. Selama tidak ada hambatan signifikan, Kominfo Nabire berencana melaksanakan pelatihan ini setiap tahun untuk menjawab kebutuhan digitalisasi UMKM milik OAP di Kabupaten Nabire. “Ini adalah angkatan kedua, dan kami merencanakan agar pelatihan ini bisa terus berlanjut setiap tahun untuk mendukung UMKM OAP. Dengan kemampuan digital, mereka bisa memperluas pasar dan memasarkan produknya secara online,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom, Senin (8/9/2025). Didanai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Seluruh pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari program strategis Pemkab Nabire dalam mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia OAP. “Pemerintah Kabupaten Nabire sangat serius memanfaatkan Dana Otsus untuk pengembangan kapasitas SDM asli Papua. Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun ekonomi lokal,” jelas Yermias. Pelatihan ini menggandeng Course-Net Indonesia sebagai mitra teknis. Pendekatan belajar bersifat langsung praktik agar peserta benar-benar siap untuk mengelola usaha secara digital setelah pelatihan. “Kami ingin peserta bisa langsung praktik, membangun website dan mulai memasarkan produk atau jasa mereka secara online, tanpa harus bergantung pada pihak luar,” ujar Yermias. Monitoring Progres & Pelatihan Lanjutan Yermias juga menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak berhenti setelah hari terakhir. Kominfo akan melakukan evaluasi progres setiap enam bulan, untuk menilai sejauh mana keterampilan peserta diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam pengembangan UMKM. “Kami tidak hanya memberi pelatihan, tapi juga akan memantau hasilnya. Jika progres peserta bagus, mereka bisa kami ikutkan dalam pelatihan lanjutan yang lebih teknis dan spesifik,” tambahnya.  Misi Besar: UMKM OAP Go Digital Pelatihan ini merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menjalankan misi besar untuk: Mendorong UMKM milik OAP masuk ke pasar digital Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Papua Menjawab tantangan keterbatasan akses pasar dan teknologi Membangun ekosistem wirausaha digital yang berkelanjutan   Pesan untuk Peserta: Jadilah Pelaku, Bukan Sekadar Pengguna Teknologi Dalam pesannya, Yermias mengingatkan peserta untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pelaku aktif yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru. “Manfaatkan ilmu ini sebaik mungkin. Jangan berhenti belajar. Kami ingin kalian jadi pelaku digital yang bisa mengubah hidup sendiri, keluarga, bahkan komunitas,” pungkasnya.  Pemkab Nabire berharap program ini mampu menjadi titik awal perubahan mindset generasi muda Papua, dari konsumtif menjadi produktif, dari pengguna menjadi pencipta, dan dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. **  

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam menghadapi derasnya arus informasi digital yang kini sering disusupi kabar bohong (hoaks) dan disinformasi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd., MIKom., mengeluarkan seruan penting kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara di Nabire. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun ketahanan informasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah, seiring meningkatnya intensitas penyebaran hoaks yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Ajakan ini disampaikan menyusul pernyataan tegas Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam apel gabungan sebelumnya, di mana hoaks disebut sebagai salah satu faktor utama yang bisa memecah belah masyarakat dan memicu etika pelayanan publik. Masyarakat Terpapar Hoaks: Bahaya Nyata di Era Digital Dalam keterangannya, Yermias Degei menjelaskan bahwa di era teknologi informasi saat ini, kecepatan penyebaran berita—baik benar maupun palsu—tidak bisa dibendung. Sayangnya, hoaks memiliki daya sebar yang lebih cepat daripada informasi valid. Ia menyebutkan bahwa masyarakat kita kini berada dalam situasi yang oleh para ahli disebut sebagai infodemi, yaitu kondisi banjir yang membuat masyarakat sulit membedakan mana informasi dan mana manipulasi. "Informasi kini menyebar dalam hitungan detik. Banyak yang tidak sadar bahwa informasi yang mereka bagikan belum tentu benar. Satu klik bisa membuat satu kabar bohong merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu kepanikan, bahkan konflik," ujar Yermias. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jenis hoaks yang beredar sangat beragam: mulai dari politik, agama, keamanan, pendidikan, hingga kesehatan. Salah satu yang paling berbahaya adalah hoaks yang memicu ketegangan identitas dan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), yang menurutnya sangat sensitif di daerah seperti Nabire yang memiliki keberagaman budaya. Dampak Sosial dan Politik: Hoaks Bisa Pecah-Belah Daerah Yermias juga mengingatkan bahwa hoaks bukan sekedar kabar tidak benar, melainkan bisa menjadi alat manipulasi politik dan senjata perpecahan. Ia mencontohkan berbagai peristiwa di tingkat nasional yang dipicu oleh kabar bohong di media sosial—mulai dari mempublikasikan, pembunuhan, hingga kekacauan sosial lainnya. Di Papua sendiri, kita masih mengingat berbagai kejadian, di mana hoaks kriminalan anak menimbulkan ketakutan massal dan aksi kekerasan yang menewaskan korban jiwa. "Kalau kita tidak waspada, bukan tidak mungkin peristiwa serupa seperti yang terjadi sebelumnya bisa terulang. Kita harus belajar dari pengalaman. Masyarakat tidak boleh mudah terpancing hanya karena video atau foto yang beredar tanpa konteks," tegasnya. Hoaks yang dimainkan di momen-momen seperti saat ini, lanjut Yermias, bahkan lebih berbahaya. Ia mengingatkan bahwa saat ini intensitas hoaks mulai meningkat, menyasar figur publik, lembaga pemerintah, hingga komunitas tertentu. Jika tidak disikapi dengan bijak, maka hoaks akan menciptakan polaritas politik dan menurunkan legitimasi penyelenggara negara. Keamanan Siber dan Tantangan Baru dari Kecerdasan Buatan Dalam konteks global dan nasional, Yermias merasakan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kini mampu memanipulasi secara lebih meyakinkan melalui deepfake, konten sintetis, serta algoritma clickbait. Ia berasumsi bahwa masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang kuat akan menjadi korban utama dari manipulasi semacam ini. “Kita sedang menghadapi tantangan baru. Hoaks bukan lagi hanya tulisan atau gambar, tapi bisa berupa video, suara, bahkan seolah-olah-olah berasal dari tokoh masyarakat padahal tidak. Di tengah pentingnya edukasi literasi digital yang berkelanjutan,” katanya. Ia menegaskan, masyarakat harus dilatih untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan tidak sembarangan membagikan konten yang tidak jelas sumbernya. Ia menyebut ASN sebagai garda terdepan untuk menjadi teladan dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang benar di tengah masyarakat. Langkah Strategis: Edukasi, Kolaborasi, dan Penguatan Regulasi Yermias menyampaikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Nabire saat ini tengah melakukan sejumlah strategi untuk menanggulangi hoaks di tingkat lokal. Beberapa program yang akan diluncurkan dalam waktu dekat meliputi: Kampanye Literasi Digital Masif di Sekolah, Gereja, dan Komunitas Lokal; Edukasi masyarakat secara langsung dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda; Pelatihan ASN dan Perangkat Kampung sebagai Agen Informasi; ASN dan aparat kampung dibekali kemampuan mendeteksi hoaks dan cara menyampaikan informasi yang benar. Selain itu, dilakukan juga Penguatan Kerja Sama dengan Media Lokal dan Influencer Digital. Kominfo akan menggalang media terpercaya dan tokoh masyarakat di media sosial untuk menyebarkan informasi faktual; Sosialisasi Regulasi UU ITE dan Sanksi terhadap Penyebar Hoaks; Menjelaskan kepada masyarakat bahwa menyebarkan informasi palsu adalah pelanggaran hukum, dan ada sanksi pidana yang mengikat. “Kami percaya, ketika masyarakat diberi akses informasi yang benar, serta diedukasi dengan pendekatan yang manusiawi dan partisipatif, maka hoaks tidak akan punya tempat di Nabire,” pungkas Yermias. Seruan untuk Bersatu dalam Kebenaran Menutup pernyataannya, Yermias Degei mengajak seluruh lapisan masyarakat Nabire untuk bersatu menjaga perdamaian dan stabilitas daerah dari ancaman hoaks. "Masyarakat Nabire adalah masyarakat yang cerdas dan damai. Mari kita jaga itu. Jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi. Jadilah agen penyebar kebenaran, bukan penyebar ketakutan," serunya. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan produktif. Pemerintah, masyarakat sipil, media, dan sektor pendidikan harus bersinergi untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif disinformasi. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam rangka memperkuat transparansi dan meningkatkan keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire secara resmi meluncurkan Buku Kaleidoskop Pembangunan Tahun 2022–2023. Peluncuran buku ini menjadi salah satu bentuk dokumentasi strategis atas pencapaian pembangunan selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Mesak Magai dan Wakil Bupati Ismail Djamaluddin. Kepala Diskominfo Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom, dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Diskominfo, Jalan Merdeka Nabire, Rabu (20/11/2024), menyatakan bahwa buku ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana edukasi publik tentang capaian pembangunan daerah. “Buku ini didominasi oleh tabel dan angka, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan objektif tentang berbagai aspek pembangunan, mulai dari sejarah, kondisi geografis, demografi, sosial budaya, pemerintahan, potensi sumber daya alam, hingga perekonomian,” ujar Yermias. Dokumentasi Capaian Lima Misi Kepala Daerah Yermias menjelaskan bahwa buku kaleidoskop ini juga memuat capaian lima misi utama dari Bupati dan Wakil Bupati dalam periode kepemimpinan 2022–2024, serta menampilkan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang urusan masing-masing. “Ini merupakan bentuk dokumentasi pembangunan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun publik,” tambahnya. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pondasi Pembangunan Menurut Yermias, penyusunan buku kaleidoskop ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, karena transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Dengan penyajian data dan informasi yang akurat di dalam buku ini, kami berharap masyarakat bisa memahami dengan jelas proses dan hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini,” tuturnya. Lebih lanjut, buku ini juga merupakan wujud nyata dari peningkatan akuntabilitas pemerintahan, agar setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat dinilai secara terbuka dan objektif oleh masyarakat. “Kami percaya bahwa dengan akuntabilitas yang tinggi, kita bisa menghindari penyimpangan dan memastikan penggunaan sumber daya daerah dilakukan secara optimal,” tegasnya. Referensi untuk Pengambilan Kebijakan dan Keterlibatan Publik Selain menjadi media pelaporan, buku kaleidoskop ini juga diharapkan menjadi referensi penting bagi berbagai kalangan, mulai dari pengambil kebijakan, akademisi, hingga peneliti, dalam merumuskan rencana pembangunan ke depan yang lebih tepat sasaran.“Dengan buku ini, masyarakat juga diharapkan dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan dengan memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan informasi yang relevan,” pungkas Yermias. Buku Kaleidoskop Pembangunan 2022–2023 ini memuat data dan capaian pembangunan berdasarkan lima misi Bupati dan Wakil Bupati, meliputi bidang: sejarah, geografi, sosial budaya, potensi daerah, perekonomian, dan kinerja OPD. Ditujukan untuk masyarakat umum, pemangku kebijakan, akademisi, dan peminat kajian pembangunan Dengan peluncuran buku ini, Pemkab Nabire menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi hasil, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Nabire bersama sejumlah instansi terkait menggelar Pelatihan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) bagi tim pelatih kabupaten dan kader kampung. Pelatihan bagi tim pelatih kabupaten dilaksanakan pada Selasa, 22 November 2022 dan diikuti beberapa instansi di Kabupaten Nabire yakni Bappeda, Dukcapil, DPMK, BPS dan Dinkominfo yang akan menjadi pelatih bagi kader kampug di Kabupaten Nabire pada tahun-tahun mendatang. Tiga hari berikutnya, Rabu, 23-Jumat, 25 November 2022 dilanjutkan dengan pelatihan bagi 60 kader kampung. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel JDF Nabire dan dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Nabire, Yakob Tagi mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan ditutup oleh Yermias Degei mewakili Bupati Nabire. Materi dan Peserta Pelatihan Pelatihan SIO Papua diikuti oleh perwakilan kampung dari 4 distrik yakni Distrik Yaur 4 Kampung, Distrik Napan 3 Kampung, Distrik Teluk Umar 4 Kampung, dan Distrik Wapoga 5 Kampung. Peserta pelatihan terdiri dari Kepala Kampung 16 orang, Sekretaris Kampung 16 orang, Kader Kampung 32 orang, Staf Distrik 4 orang dan didampingi oleh masing-masing kepada distrik. Selama tiga hari, para kader dibekali dengan sejumlah materi dari fasilitator dari Provinsi Papua, yakni Ibu Lince Urus dari DPMK dan OAP Provinsi Papua, Ibu Yani Samakori dari Tim Transisi Bakti/Skala, Bapak Frengky Waimbo dari Dinkominfo Provinsi Papua, Petrus Supardi dari Tim Transisi Bakti, Zakeus Marey pelatih Provinsi, dan Adi Budijanto pelatih Provinsi serta pelatih kabupaten dari Tim Transisi Bakti Yuni, Fresan, dan Doni. Para fasilitator membekali paserta/kader kampung dengan sejumlah materi, yakni “Pengantar Pendataan Keluarga dan Peran Kader dalam Pendataan dan Perencanaan Kampung”; “Pengenalan SIO Papua”; “Variabel Pendataan”, “Simulasi Pendataan Keluarga”; “Data Entry Online dan Simulasi”; “Fitur SIO Papua Online (Surat, Filter, Berita, Helpdesk)”; “Pengantar SIO Papua Offline”; “Pemanfaatan Data Menggunakan Excel”;”Pemanfaatan Data Menggunakan Excel (lanjutan)”; “Bisnis Proses Dasar/Pengelolaan Akun”; “Rencana Tindak Lanjut dan Time line Pendataan dan Penginputan”. Pesan Bupati Mesak Kepada Kakam, Kadistrik dan Kader Bupati Mesak dalam sambutannya yang disampaikan Asisten III Setda Nabire, Yakob Tagi mengatakan, “Program SIO Papua ini penting agar pemerintah kampung, distrik dan kabupaten memiliki data terpilah sehingga perencanaan pembangunan dan anggaran ke depan tepat sasaran, khususnya dana Otonomi Khusus. Saya minta para peserta ikuti pelatihan ini baik agar mendapatkan bekal untuk melakukan pendataan.” Bupati Mesak dalam sambutan penutupan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinkominfo Nabire, Yermias Degei menegaskan, “Saya minta para kepala kampung dan kepala distrik wajib mendukung kader kampung agar pendataan ini sukses dilaksanakan dan beberapa bulan ke depan harus sudah terinput di aplikasi SIO Papua.” Apa Itu SIO Papua? Yermias Degei mengatakan, Program SIO Papua adalah salah satu terobosan yang dilakukan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)-LANDASAN dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data kontekstual Papua untuk Perencanaan Pembangunan di tingkat Kampung, distrik dan kabupaten. “Secara khusus KOMPAK telah mengembangkan sistem pendataan yang dulunya dikenal dengan istilah SAIK (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung). Mulai tahun 2020 SAIK berubah menjadi Aplikasi SIO Papua yang menyajikan data terpilah antara Orang Asli Papua dan selain Papua, “ kata Degei. Degei mengatakan,“Ketersediaan data terpilah ini ke depan diharapkan dapat memenuhi amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) tentang pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua.” “Aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi dasar kampung sehingga dapat mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, peningkatan layanan dasar, dan pengembangan kegiatan ekonomi kampung,” kata Degei. Degei menjelaskan, “Aplikasi SIO Papua dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Papua. Saat ini sejumlah kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat tengah melakukan pendataan terpilah. Khusus untuk Nabire, tahun sebelumnya telah dilaksanakan dua distrik yakni Moora dan Teluk Kimi. Tahun ini, Distrik Teluk Umar, Distrik Wapoga, Distrik Yaur dan Distrik Napan. Tahun depan, kami akan tentukan beberapa distrik sesuai dengan ketersediaan anggaran yang bersumber dari dana Otsus,” kata Degei. Bagaimana Proses Penyediaan Data Terpilah? Yermias menjelaskan, peroses penyiapan SIO Papua diawali pelatihan kader, kemudian kader melakukan sensus di kampung masing-masing. Pendataan ini dilakukan di seluruh keluarga yang terdapat di dalam wilayah kampung tersebut. Setelah menyelesaikan pendataan, maka langkah selanjutnya adalah menginput semua data yang terkumpul ke dalam aplikasi SIO Papua. “Data yang terkumpul akan diimput dan secara otomatis akan terpilah dalam aplikasi ini. Terpilah antara penduduk asli Papua dan lainnya serta juga terpilah data pokok kependudukan, pendidikan, kesehatan, data bantuan sosial dan data keuangan. Jadi, ini lebih rinci karena bukan melalui survey tetapi ini sensus di lapangan,” kata Yermias Degei. Jadi, kata Degei, data pribadi tidak ditampilkan untuk umum di aplikasi ini. Data pribadi dilingdungi dan yang ditampilkan dalam diaplikasi ini adalah hasilnya yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan dalam kerangka Otsus. “Untuk melihat data tersebut dapat diakses di website SIO Papua, yakni siopapua.com,” tuturnya. Bagaimana Pemanfaatan Data? Kepada wartawan, Yermias Degei menjelaskan, “Data terpilah yang tersedia khusus Kabupaten Nabire saat ini baru dua distrik yakni Teluk Kimi dan Moora. Dengan pelatihan ini, kita harapkan bahwa tahun 2023 tersedia data terpilah 6 distrik dan tahun berikutnya kita ingin semua distrik dapat dilatih agar data terpilah di Kabupaten Nabire tersedia.” “Jadi data yang akan tersedia di aplikasi SIO Papua nantinya dapat dimanfaatkan oleh kepala kampung di tingkat kampung untuk pembangunan kampung, dan ditingkat distrik oleh kepala distrik, dan ditingkat kabupaten oleh organisasi perangkat daerah. Tingkat kabupaten untuk perencanaan Bappeda, menyangkut bantuan sosial di Dinas Sosial, kabijakan program dan anggaran di bidang kesehatan di pasti di Dinas Kesehatan dan sama juga Dinas Pendidkan dan OPD lainnya. Kita harapkan agar dengan data ini, dana Otsus dapat disalurkan tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Degei. Kolaborasi KOMPAK KOMPAK merupakan merupakan program kerja-sama Pemerintah Indonesia dan Australia, telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan dasar di Kabupaten Jayapura, Nabire, Paniai, Asmat, Boven Digoel di Papua serta Kabupaten Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak dan Kaimana di Papua Barat. Menjelang berakhirnya KOMPAK pada tahun 2022, berbagai ujicoba model semakin menunjukkan capaian, sehingga proses replikasi dan pelembagaan menjadi kebutuhan vital. Agar inovasi-inovasi ini dapat dikenal luas oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat di luar wilayah kerja KOMPAK, maka Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama KOMPAK telah menginisiasi kegiatan Forum Inspirasi Tanah Papua bertema “Praktik Baik Kolaborasi untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan.”***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Wakil Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin, maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nabire telah membentuk Media Center induk di Dinas Kominfo dan mendorong setiap instansi pemerintah di Kabupaten Nabire membentuk media center dengan dukungan para petugas khusus pengelola dan penyedia informasi. “Transparansi informasi sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan di era sekarang ini. Apalagi syarat penting terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan demokratis adalah terbukanya akses informasi publik seluas-luasnya. Transparansi informasi ini bisa berarti dibukanya kemudahan, kejelasan, dan kecepatan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi layanan publik,” kata Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, Yermias Degei, Rabu (23/8). Menurut Degei, dalam rangka transparansi informasi pada era kemajuan Teknologi Informasi (TI) ini, media center sangat dibutuhkan untuk menunjang peran penyebarluasan informasi. “Ada kebijakan yang harus disebarluaskan dan perlu segera diketahui masyarakat sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ” katanya. “Media center dapat difungsikan sebagai ruang promosi (promotion room) informasi tentang kebijakan pembangunan lingkup instansi bersangkutan,” ucap dia. Degei mengharapkan masyarakat bisa memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, karena berbagai informasi sudah disediakan di media center. “Media center bertujuan mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah Kabupaten Nabire, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik, mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau,” katanya. Ia menambahkan, hal itu juga sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menunjang penyampaian aspirasi, serta membentuk masyarakat Kabupaten Nabire yang sadar bermedia, terutama di era konvergensi media. Media center di setiap OPD perlu ditunjang oleh Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) profesional. “Sehingga saat wartawan datang ke media center sudah punya gambaran informasi yang dibutuhkan, sebelum melakukan wawancara dengan pimpinan instansi,” kata Degei. Berkenaan dengan hal ini, kata Degei, pihaknya sedang melakukan re-desain website utama pemerintah Kabupaten Nabire (nabirekab.go.id) dan mengembangkan majalah pemerintah daerah. Pertengahan tahun ini atau akhir tahun ini, masyarakat Nabire dapat mengakses data dan informasi serta berita tentang Kabupaten Nabire di website nabirekab.go.id. “Website sedang kami desain ulang dan harus diisi dengan data dan informasi. Data dari mana? Dinas Kominfo dan semua OPD wajib distribusikan data. Sekda sudah menyurat untuk pembentukan media center ke semua OPD. Berkenaan dengan hal ini, SK PPID sudah ada hanya belum melakukan pelantikan selama ini dan belum dianggarkan. Oleh karena itu, kami akan anggarkan tahun 2023 untuk melakukan pelantikan,” kata Degei. Kata Degei, “Distribusi data dan informasi melalui Media Center harus dilakukan sambil tunggu pelantikan PPDI. Pelatihan-pelatihan internal tentu kami lakukan tahun ini dan setelah pelantikan PPDI, kami akan melakukan pelatihan PPDI.” “Pak Bupati dan Wakil Bupati memiliki komitmen untuk mewujudkan ini,” kata Degei. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id -  Perkembangan teknologi digital yang berlangsung begitu cepat kini menjadi katalis perubahan besar dalam peta kebutuhan tenaga kerja global. Hampir seluruh sektor — mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, logistik, hingga pemerintahan — kini mengandalkan sistem berbasis teknologi informasi. Di tengah arus digitalisasi ini, lulusan dari program studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Software Engineering diprediksi akan menjadi bintang baru dunia industri pada tahun 2026. Perusahaan di berbagai bidang kini berlomba mencari talenta digital yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikannya dengan strategi bisnis. Dunia kerja tidak lagi sekadar menuntut kemampuan teknis dasar, melainkan profesional dengan pola pikir analitis, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Transformasi digital menciptakan peluang kerja baru di hampir semua bidang. Industri kini mencari profesional yang mampu menyelesaikan masalah bisnis nyata dengan solusi teknologi cerdas. Beberapa keahlian teknologi yang akan menjadi fokus utama dunia kerja meliputi: Artificial Intelligence (AI) – digunakan dalam analisis data, prediksi pasar, dan pengambilan keputusan otomatis. Machine Learning (ML) – mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Cloud Computing – memfasilitasi kolaborasi lintas wilayah dengan sistem penyimpanan dan komputasi berbasis awan. Cybersecurity – melindungi data dan sistem digital perusahaan dari ancaman siber yang semakin kompleks. Agile Software Development – metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel, cepat, dan kolaboratif. Penguasaan teknologi-teknologi tersebut akan menjadi nilai tambah besar bagi para lulusan yang ingin berkarier di dunia digital. Tidak cukup menjadi programmer, generasi muda kini diharapkan menjadi problem solver — sosok yang mampu menghadirkan solusi digital yang efisien dan berdampak luas. Keberhasilan di dunia kerja masa depan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis. Lulusan juga perlu memiliki soft skill yang kuat seperti komunikasi efektif, kemampuan kerja tim, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Perusahaan kini menilai profesional bukan hanya dari kemampuan coding atau analisis data, tetapi juga dari kecerdasan sosial dan kemampuan belajar cepat. Transformasi digital yang melanda berbagai sektor membuka ribuan peluang kerja baru bagi lulusan di bidang teknologi. Beberapa posisi yang paling banyak dibutuhkan antara lain: Analis Sistem Informasi Software Developer / Engineer Cybersecurity Specialist Data Analyst dan Data Engineer •    IT Project Manager •    UI/UX Designer Melihat tren global dan kebutuhan industri yang terus meningkat, tahun 2026 diyakini akan menjadi masa keemasan bagi talenta di bidang teknologi informasi. Lulusan yang memiliki kompetensi digital mutakhir, kemampuan berpikir kritis, dan semangat belajar berkelanjutan akan menjadi primadona dunia kerja. ***

Kominfo.nabire.go.id - Masyarakat kini dapat secara aktif membantu menciptakan ruang digital yang sehat dan aman dengan melaporkan berbagai konten negatif di internet melalui situs resmi https://aduankonten.id/. Layanan ini disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) sebagai sarana untuk menampung aduan masyarakat terkait konten bermuatan: Pornografi Hoaks atau berita palsu Radikalisme dan terorisme Penipuan daring Ujaran kebencian dan SARA Dan bentuk konten ilegal lainnya Cukup unggah tautan (link) konten yang dilaporkan dan sertakan bukti atau keterangan pendukung. Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Mari bersama jaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua. Laporkan sekarang di: 👉 https://aduankonten.id/    

Kominfo.nabirekab.go.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas konten negatif di ruang digital Indonesia. Upaya menciptakan ruang digital sehat dilakukan dari hulu ke hilir.  Memperkuat jaringan infrastruktur digital, mengembangkan talenta dan peningkatan literasi digital, revisi Undang-Undang tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pengawasan dan perlindungan masyarakat dari konten negatif di ruang digital. Seperti apa implementasinya? Salah satunya melalui penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), aplikasi yang didesain untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau User Generated Content (PSE UGC). “SAMAN akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI di India, Jumat (24/1/2025). Lewat mekanisme SAMAN, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE atau operator digital bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Proses penegakan kepatuhan melalui SAMAN meliputi beberapa tahap, pertama Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan masyarakat atau lembaga dalam perintah ini. Kemudian tahap kedua adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2. Selanjutnya tahap ketiga adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Dan terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran. Kategori pelanggaran yang diawasi melalui SAMAN pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal. Berdasarkan Kepmen Kominfo No. 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1x24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1x4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya. “Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ujar Menkomdigi. Saat ini, Kemkomdigi juga sedang mengkaji pembatasan usia bagi pengguna aplikasi media sosial. Kebijakan ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Australia, Tiongkok, Vietnam, dan Amerika Serikat. Satu hal, Kemenkomdigi mencatat bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking, dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat. Angka di periode 2021 hingga 2023 menunjukkan jumlah pengaduan anak korban pornografi dan kejahatan siber ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus. Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta akibat dari penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak. Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet. Penerapan SAMAN sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Sementara Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong. Lalu ada Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu. Penanganan Konten Negatif Kemenkomdigi terus fokus dalam menangani konten negatif di dunia maya seperti judi online, pornografi, penipuan, produk makanan/minuman ilegal, pinjaman online ilegal, perdagangan manusia, dan kejahatan siber lainnya. Jutaan konten dan akun telah diblokir aparat Kemkomdigi (sebelumnya Kominfo) sejak 2016. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam rapat Panja Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). “Sejak 2016 hingga 21 Januari 2025, Komdigi telah menangani sebanyak 5.707.952 konten judi online yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi internet,” ungkap Alexander. Menurutnya, penindakan ini merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Konten judi online paling banyak ditemukan di platform media sosial. Salah satu aplikasi yang menjadi perhatian utama adalah media sosial X, dengan jumlah konten judi online mencapai 1.429.063 konten selama periode 2016 hingga 21 Januari 2025. Langkah yang dilakukan oleh Komdigi meliputi pemblokiran akun yang terlibat dalam penyebaran konten judi online. Selain itu, Komdigi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari aktivitas ilegal tersebut. Tentunya tidak terbatas cuma konten judi online, Komdigi juga fokus pada penindakan terhadap berbagai konten negatif lain yang tersebar di internet. Data menunjukkan bahwa sejak 2016 hingga Januari 2025, sebanyak 6.349.606 konten negatif berhasil ditangani oleh Komdigi. Komitmen tegas pemerintah ini tidak berhenti di sini saja. Upaya pengawasan dan penindakan di ruang digital merupakan bagian mendorong digitalisasi di tanah air menjadi tulang punggung produktivitas dan daya saing bangsa. (Sumber: indonesia.go.id) ***  

Kominfo.nabirekab.go.id - TAHUN 2022 ada peningkatan 37 juta pengguna internet baru, sehingga Indonesia total memiliki 202,6 juta pengguna internet. Walaupun demikian, menurut survei tahun 2020, hasil kerja sama antara Ditjen Aptika dan Katadata berada pada angka 3,47 (dari skala 1 sampai 4). Data ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia berada di tingkat sedang, padahal literasi menjadi kunci dan pondasi dalam dunia digital. Berkenaan dengan hal ini, Kementerian Kominfo baru saja meluncurkan program nasional literasi digital bertajuk “Indonesia Makin Cakap Digital”. Pada membuka peluncuran “Indonesia Makin Cakap Digital” pada bulan Mei 2021 lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan, “Tantangan di ruang digital semakin besar, konten-konten negatif terus bermunculan dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital. Presiden pun mencontohkan konten-konten negatif yang marak muncul di ruang digital, seperti hoaks, penipuan daring, perjudian daring, eksploitasi seksual pada anak, perundungan syber, ujaran kebencian, hingga radikalisme berbasis digital. Hal-hal itu perlu diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Dengan literasi digital kita minimalkan konten negatif dan membanjiri ruang digital dengan konten positif,” ujarnya. Literasi digital merupakan pekerjaan besar, sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat melek digital. “Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam gerakan literasi digital nasional yang dilakukan Kementerian Kominfo ini,” tutur Presiden Jokowi. Presiden juga berharap gerakan literasi digital akan terus membesar dan bisa mendorong berbagai inisiatif lain untuk melakukan kerja-kerja konkret. Masyarakat pun semakin cakap memanfaatkan internet untuk berbagai kegiatan edukatif dan produktif. Jika internet mampu meningkatkan produktifitas masyarakat, memperbanyak UMKM on boarding ke platform e-commerce, bahkan membuat UMKM naik kelas, sehingga internet bisa memberi nilai tambah pada seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan bahwa program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital merupakan tindak lanjut dari arahan presiden untuk pengembangan SDM digital. Literasi digital, menurutnya, menjadi sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia, dimana saat ini terdapat 196,7 juta pengguna internet di Indonesia. “Tugas kita bersama untuk memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan internet,” tandas Johnny. Menkominfo meminta partisipasi aktif segenap jajaran kementerian serta pemerintah daerah untuk ikut menyukseskan program literasi digital, dan memastikan keberlanjutan program-program pengembangan SDM digital. Program ini nantinya terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui situs web: event.literasidigital.id. Mengapa perlu literasi digital? Perlu literasi digital karena di ruang maya sedang terjadi daring catfishing, hoax, penjulan komoditi ilegal, dan clickbait, dan hal-hal lain. Berikut ini adalah beberapa data mengapa pentingnya literasi digital yang dihimpun oleh tim Diskominfo Nabirr dari berbagai sumber. Kejahatan Daring Catfishing Catfishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penipuan yang menggunakan identitas online palsu untuk mengelabuhi korban. “Internet memungkinkan orang untuk melakukan identity play, dalam arti seseorang bisa membuat identitasnya sendiri sehingga ia bisa menjadi apa saja karakter yang diinginkan di dunia maya. Sayangnya, teknologi ini juga digunakan untuk melakukan sejumlah penipuan,” ujar Tenaga Ahli Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Kemkominfo, Donny Budi Utoyo dikutip dari MediaIndonesia.com, Senin (07/03/2022) lalu. Karakteristik catfishing memiliki ciri-ciri utama yang dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi, yaitu menolak melakukan video call, menghindari pertemuan tatap muka, dan membatasi komunikasi hanya melalui chat dan voice call. 565.449 Konten Hoaks Pemberitaan terkait Berita Hoaks Tentang Vaksin Covid-19 menjadi isu terbanyak periode ini dengan total 42 pemberitaan media online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melakukan tindakan terhadap hoaks seputar COVID-19, sebagai upaya untuk meredam peredaran informasi palsu tentang penyakit tersebut. Ada ratusan ribu konten yang diblokir di media sosial dan internet secara keseluruhan sepanjang 2021. Dikutip Inews.id, Kominfo telah menghapus hoaks COVID-19 di Istagram, sebanyak 39 dari 49 sebaran unggahan hoaks COVID-19. Berikutnya adalah TikTok, sebanyak 11 unggahan hoaks seputar COVID-19 telah dihapus Kominfo dari 25 sebaran. Selain itu untuk menjaga ruang digital tetap bersih dari persebaran hoaks, Kominfo menindaklanjuti sebanyak 1773 isu hoaks atau disinformasi secara umum. Dari 723 isu hoaks, 19 di antaranya telah selesai di investigasi dan dikenai sanksi. Sementara 24 kasus sisanya masih dalam proses penanganan. Kemudian, ratusan lainnya dalam pendalaman. 3.631 Pinjol Ilegal Isu mengenai pinjaman online (pinjol) ilegal ramai diberitakan media. Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing dikutip Kompas.com, Jumat (12/11/2021) mengatakan, ada 3.631 perusahaan pinjol ilegal telah diblokir sejak 2018 sampai 2021. Jumlah itu terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan pertambahan aduan dari masyarakat. Sementara itu jumlah aduan yang masuk ke SWI mencapai 8.000 aduan. Pengaduan berasal dari korban langsung maupun masyarakat umum. Kendati begitu, SWI tidak mengetahui berapa jumlah pengguna pinjol ilegal karena tidak dapat dipantau langsung oleh lembaga. Begitu juga dengan perputaran dana di pinjol ilegal. Subkoordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi Kemkominfo, Taruli mencatat jumlah pengaduan pinjol ilegal yang masuk ke Kominfo mencapai 21 ribu aduan. Menurutnya, jumlah aduan yang masuk sangat banyak karena pelaporannya berdasarkan konten, sehingga satu pinjol ilegal bisa diadukan masyarakat atas beberapa konten. 1.222 Situs Komoditi Ilegal Setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat, selama tahun 2021, Kemendag memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag seperti dikuti beritasatu.com, Rabu (02/02/2022) merilis, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis. Isu mengenai transformasi digital juga ramai diberitakan media. Berkenaan dengan ini, Kemkominfo tengah menyiapkan sistem identitas digital nasional untuk mengelola data pribadi masyarakat di dunia digital. Dengan ini, data masyarakat untuk menggunakan platform digital dapat teridentifikasi. Identitas digital ini memiliki manfaat agar data digital yang dimiliki masyarakat tidak disalahgunakan. Kemudian, identitas digital membuat pendaftaran dalam suatu platform menjadi lebih praktis. Hindari Clickbait “Clickbait identik dengan judul di berita yang menjebak dan memberikan emosi kepada pembaca. Clickbait merupakan salah satu strategi media untuk mengajak dan memberi dampak psikologi kepada pembaca. Sehingga ketika di-klik, media mendapatkan keuntungan dari si pembaca tersebut.” Hal itu dikatakan Anggota komunitas Japelidi, Olivia Lewi Pramesti pada acara Siberkreasi Talk bertema “Pentingnya membaca informasi secara keseluruhan dan tidak tertipu daya oleh judul berita” belum lama ini di Jakarta. Menurut Olivia, “Pandangan pro dan kontra terhadap judul berita clickbait itu sah-sah saja. Bagi media ketika pembaca mengklik berita akan mendapat keuntungan ekonomi, sesuai undang-undang pers,” jelas Olivia. Secara kontra pembaca tidak mendapatkan informasi secara benar dan melanggar kode etik jurnalistik. Seperti judul berita yang tidak sesuai dengan isi, tidak melakukan verifikasi dengan narasumber, dan lebih mengedepankan sisi ekonomi tanpa berpikir efeknya apakah dapat mencerdaskan atau tidak. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Kominfo telah membuat Gerakan Nasional Literasi Digital yang memudahkan masyarakat memahami, mempelajari, menjalani, dan memperoleh berbagai studi kasus di era digital. Beragam konten terkait hal itu dapat diunduh melalui laman siberkreasi.id dan literasidigital.id. Olivia juga membagikan tips agar bisa memilih media yang baik untuk mengatasi konten clickbait, yaitu: Memvalidasi situs yang dikunjungi, apakah situs tersebut palsu atau tidak, dengan melihat visualnya terlebih dahulu seperti bagian about us memiliki nomor redaksi atau tidak, dan memiliki alamat serta nomor telpon yang valid; Media yang terverifikasi akan mencantumkan media syber karena memiliki rambu-rambu kode etik; Mengujungi situs www.domainbigdata.com dan lakukan pengecekan validatas media yang ingin dituju; Mengetahui informasi ranking media (berdasarkan banyak akses) melalui situs alexa.com. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Di era digital seperti saat ini, hampir seluruh aktivitas kita—baik urusan pribadi, pekerjaan, hingga layanan publik—terhubung dengan akun digital. Mulai dari email, media sosial, hingga aplikasi perbankan dan administrasi pemerintahan. Namun, banyak masyarakat yang masih menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, sehingga membuka celah bagi kejahatan siber. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd., MIKom., mengingatkan pentingnya penggunaan password yang kuat dan aman sebagai benteng pertama dalam melindungi data pribadi. Padahal, satu bocoran saja bisa menyebabkan kerugian besar—baik secara pribadi maupun kelembagaan. Maka dari itu, kita perlu membudayakan kebiasaan membuat password yang aman dan sulit diretas,” ujarnya. Lalu, bagaimana cara membuat password yang aman? Simak tipsnya di bawah ini! Gunakan Kombinasi Karakter yang Kuat Kata sandi yang kuat harus mengandung kombinasi dari: Huruf kapital (AZ) Huruf kecil (az) Angka (0-9) Simbol atau karakter khusus seperti !, @, #, $, %, dan lainnya. Contoh kata sandi yang kuat: M3rD3ka@2025! Hindari menggunakan nama lengkap, tanggal lahir, atau kombinasi umum seperti 123456 atau password. Panjang Password Minimal 12 Karakter Semakin panjang kata sandinya, semakin sulit bagi program peretas (brute-force Attack) untuk menebaknya. Usahakan minimal 12 karakter. Lebih panjang = lebih aman. Jangan Gunakan Kata Sandi yang Sama di Banyak Akun Satu kesalahan umum yang sering dilakukan adalah menggunakan password yang sama untuk semua akun. Jika satu akun diretas, maka semua akun lain ikut terancam. Solusi: Buat kata sandi berbeda untuk akun penting seperti email, media sosial, dan akun keuangan. Gunakan Kalimat Unik atau Metode “Passphrase” Anda bisa membuat password dari kalimat pribadi yang mudah diingat, tapi sulit ditebak. Contoh frasa sandi metode: Kalimat: "Saya lahir di Nabire tahun 1992 dan suka kopi hitam!" Kata sandi: SldN@1992#skh! Aktifkan Verifikasi Dua Langkah (2FA) Selain password, aktifkan juga verifikasi dua langkah (2FA). Dengan fitur ini, Anda harus memasukkan kode tambahan (biasanya dikirim melalui SMS atau aplikasi autentikator) saat login. Ini menambah lapisan keamanan jika kata sandi Anda bocor. Hindari Simpan Kata Sandi di Catatan Terbuka Jangan menyimpan kata sandi di aplikasi catatan, dokumen Word, atau kertas yang mudah ditemukan orang lain. Gunakan pengelola kata sandi (password manager) jika perlu. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan: Bitwarden 1Kata Sandi LastPass KeePass Ganti Password Secara Berkala Meskipun Anda merasa password Anda aman, sebaiknya ganti password setiap 3–6 bulan sekali, terutama untuk akun penting seperti email, e-banking, dan layanan publik. Berikut adalah contoh kata sandi yang buruk dan mudah ditebak: 123456, kata sandi, qwerty, admin123 Nama sendiri atau nama anak Tanggal lahir Kombinasi nama + tahun, misalnya: Andi1990 Hacker bisa menebak kata sandi ini hanya dalam hitungan detik dengan alat sederhana. Amankan Identitas Digital Anda dari Sekarang Menjaga keamanan data pribadi di era digital adalah tanggung jawab setiap individu. Jangan tunggu sampai akun Anda dibobol. Mulailah dengan kata sandi yang kuat, dan jadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari gaya hidup digital yang cerdas. Mari bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, kita wujudkan masyarakat yang aman, cerdas, dan bijak dalam menggunakan teknologi! ***    

Kominfo.nabirekab.go.id -TIGA MILIAR ORANG, sekitar 40% populasi dunia, menggunakan media sosial- dan menurut sejumlah laporan, kita menghabiskan rata-rata dua jam setiap hari untuk membagikan, menyukai, menulis cuitan dan memperbaharui media sosial. Artinya sekitar setengah juta cuitan dan foto Snapchat dibagikan setiap menit. Ketika media sosial memiliki peran besar terhadap kehidupan kita, apakah kita dapat mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan jiwa serta waktu kita? Apa sesungguhya bukti yang ditemukan? Karena media sosial masih baru bagi kita, masih terbatas pula kesimpulan-kesimpulan yang cukup tegas. Riset yang ada kebanyakan bersandar pada pelaporan mandiri, yang seringkali tak kredibel. Dan mayoritas studi memfokuskan pada Facebook. Artinya, ini merupakan area riset yang berkembang pesat, dan berbagai petunjuk mulai bermunculan. Jessica Brown dari BBC Future (https://www.bbc.com/indonesia) mengkaji penemuan sains bagi kehidupan manusia dan tim Dinas Kominfo Nabire komparasi dengan sejumlah data lain dalam rangka literasi media bagi masyarakat. Berikut kajiannya: Stres Orang menggunakan media sosial untuk melampiaskan segalanya mulai dari layanan konsumen hingga politik, namun kelemahannya adalah seringkali unggahan kita menyerupai stres yang tak ada habisnya. Pada 2015, peneliti pada Pew Research Center yang berbasis di Washington DC berupaya untuk mengetahui apakah media sosial lebih menyebabkan stres dan bukannya menguranginya. Dalam survei yang melibatkan 1.800 orang, perempuan disebutkan lebih mengalami stres dibandingkan laki-laki. Ditemukan Twitter menjadi “penyumbang penting” karena meningkatkan kesadaran mereka akan tekanan yang dialami orang lain. Namun Twitter juga bertindak sebagai mekanisme penanggulangan – dan semakin banyak perempuan menggunakannya, semakin berkurang stres mereka. Efek yang sama tidak ditemukan pada pria, yang disebutkan peneliti bahwa lebih memiliki hubungan yang berjarak dengan media sosial. Secara keseluruhan para peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial terkait dengan stres “dengan tingkat yang lebih rendah”. Suasana Hati Pada 2014, peneliti di Austria menemukan bahwa mood atau suasana hati para responden mereka lebih rendah setelah menggunakan Facebook selama 20 menit dibandingkan mereka yang hanya berselancar di internet. Studi menunjukkan bahwa orang merasa seperti itu karena mereka melihat hal itu membuang waktu. Suasana hati yang baik atau buruk juga menyebar antar orang di media sosial, menurut peneliti dari Universitas California, yang menilai konten emosional dari lebih satu milliar unggahan status dari lebih 100 juta pengguna Facebook antara 2009 dan 2012. Cuaca buruk meningkatkan jumlah unggahan negatif sampai 1%, dan peneliti menemukan bahwa satu unggahan negatif seseorang di kota yang sering diguyur hujan mempengaruhi 1,3 postingan negatif lainnya dari handai taulan yang tinggal di kota yang panas. Berita baiknya adalah unggahan yang menyenangkan memiliki pengaruh yang lebih kuat; masing-masing menginspirasi lebih dari 1,75 unggahan ceria. Apakah sebuah unggahan bahagia dapat mendorong meningkatkan suasana hati, masih belum jelas juga. Kecemasan Para peneliti mengkaji kecemasan yang disebabkan media sosial, ditandai dengan perasaan gelisah dan khawatir, dan susah tidur dan berkonsentrasi. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Computers and Human Behaviour menemukan bahwa orang-orang yang menggunakan tujuh atau lebih jenis media sosial bisa menderita tiga kali atau lebih gejala kecemasan dibandingkan mereka yang hanya menggunakan 0-2 media sosial. Masih tak jelas jika dan bagaimana media sosial menyebabkan kegelisahan. Peneliti dari Universitas Babes-Bolyai di Romania mengkaji penelitian yang sudah ada mengenai hubungan antara kecemasan sosial dan jejaring sosial pada 2016, dan hasilnya masih beragam. Mereka menyimpulkan bahwa dibutuhkan penelitian lebih jauh. Depresi Sementara sejumlah penelitian menemukan kaitan antara depresi dan penggunaan media sosial, berkembang penelitian mengenai bagaimana media sosial dapat benar-benar menjadi alat untuk maksud dan tujuan yang bagus. Dua penelitian yang melibatkan lebih dari 700 siswa menemukan bahwa gejala depresi, seperti suasana hati yang rendah dan perasaan tidak berarti dan tanpa harapan, terkait dengan kualitas interaksi online. Para peneliti menemukan gejala depresi yang lebih tinggi di antara mereka yang dilaporkan memiliki lebih banyak interaksi negatif. Sebuah studi serupa yangdilakukan pada 2016 melibatkan 1.700 orang menemukan risiko depresi dan kecemasan mencapai tiga kali lipat di antara orang-orang yang paling banyak menggunakan platform media sosial. Penyebabnya, perkiraan mereka, termasuk perundungan siber, memiliki pandangan terdistorsi mengenai kehidupan orang lain, dan merasa menghabiskan waktu di media sosial merupakan sebuah pemborosan waktu. Bagaimanapun, seperti yang dieksplorasi BBC Future pada bulan ini, para saintis juga mengkaji bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mendiagnosa depresi, yang dapat membantu orang untuk mendapatkan perawatan lebih dini. Para peneliti untuk Microsoft mensurvei 476 orang dan menganalisa profil Twitternya untuk mencari kata-kata depresif, gaya bicara, hubungan dan emosi. Lalu mereka mengembangkan pengklasifikasian yang secara akurat dapat memprediksi depresi sebelum menimbulkan gejala pada tujuh dari 10 kasus. Tahun lalu, para peneliti dari Universitas Havard dan Vermont menganalisa 166 foto orang di Instagram untuk menciptakan perangkat serupa dan menghasilkan tingkat keberhasilan yang sama. Tidur Dulu manusia menghabiskan waktu mereka di malam hari dalam kegelapan, namun kita kita dikelilingi dengan pencahayaan buatan sepanjang siang dan malam hari. Para peneliti telah menemukan bahwa cahaya buatan ini dapat menghambat produksi hormon melatonin pada tubuh yang memudahkan untuk tidur. Dan cahaya biru, yang dipancarkan layar telepon pintar dan laptop dianggap sebagai biang keladinya. Dengan kata lain, jika Anda berbaring di atas bantal pada malam hari dengan mengecek Facebook dan Twitter, tidur Anda akan gelisah. Tahun lalu, para peneliti dari Universitas Pittsburgh bertanya pada 1.700 orang dengan rentang usia 18- sampai 30-tahun mengenai kebiasaan menggunakan media sosial dan tidur mereka. Para peneliti menemukan sebuah kaitan gangguan tidur – dan menyimpulkan cahaya biru merupakan salah satu penyebabnya. Seberapa sering mereka login, dan bukan brapa waktu yang dihabiskan di situs media sosial, diperkirakan merupakan penyebab dari gangguan tidur, yang menunjukkan sebuah sikap “pengecekan (media sosial) yang obsesif”, seperti dijelaskan oleh peneliti. Para peneliti mengatakan masalah ini dapat disebabkan oleh gairah psikologis sebelum tidur, dan cahaya terang dari perangkat kita dapat menghambat ritme. Tetapi mereka tak dapat memastikan apakah media sosial menyebabkan gangguan tidur, atau apakah mereka yang terganggu tidurnya menghabiskan waktu lebih lama di media sosial. Kecanduan Meskipun pendapat dari sejumlah peneliti menyebutkan bahwa menulis cuitan mungkin lebih sulit dicegah dibandingkan dengan rokok dan alcohol, kecanduan media sosial tidak termasuk dalam diagnosa manual untuk gangguan kesehatan mental. Disebutkan, media sosial berubah lebih cepat dari yang dapat ikuti oleh para ilmuwan, jadi berbagai kelompok berupaya untuk melakukan studi perilaku kompulsif terkait dengan penggunaannya- sebagai contoh ilmuwan dari Belanda telah membuat skala mereka sendiri untuk mengidentifikasi kemungkinan kecanduan. Dan jika kecanduan media sosial memang ada, itu akan merupakan sebuah tipe kecanduan internet- dan itu tergolong merupakan sebuah gangguan (kesehatan). Pada 2011, Daria Kuss dan Mark Griffiths dari Universitas Nottingham Trent di Inggris menganalisa 43 studi sebelumnya yang mengkaji masalah tersebut, dan menyimpulkan bahwa kecanduan media sosial merupakan gangguan mental yang “mungkin” membutuhkan perawatan profesional. Mereka menemukan, penggu-naan berlebihan berkaitan dengan adanya masalah dalam hubungan, pencapaian akademik buruk dan kurang berpartisipasi dalam komunitas yang tidak terkait dengan internet. Disimpulkan pula bahwa mereka yang lebih rentan terhadap kecanduan media sosial antara lain mereka yang memiliki ketergantungan pada alkohol, orang yang sangat tertutup, dan mereka yang menggunakan media sosial sebagai kompensasi karena kurangnya hubungan pada kehidupan nyata. Kepercayaan Diri Majalah perempuan dan penggunaan model dengan berat badan rendah dan foto yang diedit sejak dulu disebut mengacau-balaukan kepercayaan diri perempuan muda. Namun saat ini, media sosial dengan filter dan pencahayaan serta sudut pengambilan gambar yang cerdas, menjadi perhatian para aktivis. Situs media sosial membuat separuh penggunanya merasa tidak puas, menurut survei yang melibatkan 1.500 orang oleh sebuah badan pendukung kaum disabilitas, Scope. Dan separuh dari orang berusia 18-34 tahun mengatakan hal itu membuat mereka merasa tidak menarik. Sebuah studi yang dilakukan pada 2016 lalu di Penn State University menunjukkan bahwa melihat swafoto seseorang menurunkan kepercayaan diri, karena para pengguna membandingkan diri mereka dengan foto orang yang tampak paling bahagia. Para peneliti dari Universitas Strathclyde, Universitas Ohio dan Universitas Iowa menemukan bahwa perempuan membandingkan dirinya secara negatif terhadap swafoto perempuan lain. Tetapi bukan hanya swafoto yang dapat menurunkan kepercayaan diri. Sebuah studi pada 1.000 orang Swedia pengguna Facebook menemukan bahwa perempuan yang menghabiskan waktu lebih banyak di Facebook dilaporkan merasa kurang bahagia dan kurang percaya diri. Para peneliti menyimpulkan: “Ketika pengguna Facebook membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain yang tampak lebih sukses dalam karir dan memiliki hubungan yang bahagia, mereka dapat merasa bahwa kehidupan mereka kurang sukses dibandingkan dengan mereka.” Namun, salah satu studi terbatas mengisyaratkan bahwa dengan melihat profil Anda sendiri, bukan orang lain, mungkin memberikan peningkatan ego. Para peneliti dari Universitas Cornell di New York menempatkan 63 mahasiswa dalam kelompok yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa duduk dengan cermin yang diletakkan di layar computer, sementara yang lainnya duduk di depan foto profil Facebook mereka sendiri. Facebook memiliki dampak yang positif terhadap kepercayaan diri dibandingkan dengan aktivitas lain yang meningkatkan kesadaran diri. Para peneliti menjelaskan cermin dan foto-foto membuat kita membandingkan diri kita sendiri dengan standar sosial, sementara melihat profil kita sendiri di Facebook mungkin meningkatkan kepercayaan diri karena lebih mudah mengendalikan bagaimana kita menampilkan diri kepada dunia. Kesejahteraan Jiwa Dalam sebuah penelitian dari 2013, para peneliti menulis pesan terhadap 79 peserta lima kali dalam sehari selama 14 hari, menanyakan bagaimana perasaan mereka dan bagaimana mereka menggunakan Facebook sejak pesan terakhir. Makin banyak waktu yang dihabiskan di situs, makin buruk perasaan mereka sesudahnya, makin turun pula kepuasaan hidup mereka seiring bertambahnya waktu. Namun penelitian yang lain telah menemukan, bahwa bagi sejumlah orang, media sosial dapat meningkatkan kesejahteraan jiwa mereka. Peneliti pemasaran Jonah Berger dan Eva Buechel menemukan bahwa orang yang secara emosional tak stabil tampaknya lebih sering mengunggah emosi mereka, yang dapat membantu mereka mendapatkan dukungan dan bangkit setelah mendapatkan pengalaman yang negatif. Secara keseluruhan, dampak media sosial terhadap kesejahteraan merupakan hal yang ambigu, menurut sebuah makalah yang ditulis oleh para peneliti dari Belanda pada tahun lalu. Bagaimanapun, mereka memperkirakan bahwa ada bukti yang lebih jelas mengenai dampak terhadap salah satu kelompok orang: media sosial memiliki banyak efek negatif terhadap kesejahteraan bagi mereka yang secara sosial lebih terkucil. Hubungan Jika Anda pernah berbicara dengan seorang teman yang tengah mengecek Instagramnya melalui telepon genggamnya, Anda mungkin bertanya-tanya apa akibat media sosial terhadap hubungan orang. Bahkan kehadiran telepon dapat menganggu interaksi kita, terutama ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang penting, menurut sebuah studi terbatas. Para peneliti yang menulis dalam Journal of Social and Personal Relationships, menugaskan 34 pasangan yang tak saling kenal agar melakukan percakapan selama 10 menit mengenai sebuah peristiwa menarik yang terjadi pada mereka baru-baru ini. Masing-masing pasangannya duduk di dalam sebuah bilik, dan separuh dari mereka menaruh telepon genggamnya di atas meja. Mereka yang sering mengintip telepon genggam kurang meyakinkan ketika diminta mengingat interaksi mereka, melakukan percakapan yang kurang berarti dan dilaporkan merasa kurang dekat dengan mitra mereka dibandingkan dengan orang lain yang memiliki buku catatan di atas mejanya. Hubungan romatis juga tidak kebal. Peneliti di Universitas Guelph di Kanada melakukan survei pada 300 orang berusia 17-24 tahun pada 2009 lalu mengenai apakah ada kecemburuan ketika menggunakan Facebook. Pertanyaannya antara lain, ‘Seberapa besar Anda merasa cemburu setelah pasangan Anda menambah teman lawan jenis yang tidak dikenal?’. Perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di Facebook dibandingkan laki-laki, dan secara signifikan lebih merasa cemburu ketika mengaksesnya. Para peneliti menyimpulkan mereka “merasa lingkungan Facebook menciptakan perasaan tersebut dan meningkatkan kekhawatiran mengenai kualitas hubungan mereka”. Dalam salah satu survei 1.800 orang, perempuan disebutkan lebih rentan mengalami stres dibandingkan pria. Iri Dalam sebuah studi yang melibatkan 600 orang dewasa, sekitar sepertiganya mengatakan media sosial telah membuat mereka merasakan emosi negatif- kebanyakan frustasi- dan iri merupakan salah satu penyebab utama. Ini dipicu oleh kecenderungan membandingkan kehidupan mereka dengan yang lain dan penyebab tamannya adalah foto orang lain yang sedang melancong. Perasaan iri hati menyebabkan sebuah “pusaran kecemburuan”, di mana orang beraksi dengan iri dengan menambahkan konten serupa yang membuat mereka iri pada profil mereka. Bagaimanapun, iri hati bukanlah sebuah emosi yang destruktif- hal itu seringkali membuat kita bekerja lebih keras, menurut para peneliti dari Universitas Michigan dan Universitas Wisconsin-Milwaukee. Mereka bertanya pada 380 mahasiswa untuk melihat pada foto-foto dan tulisan dari Facebook dan Twitter yang dapat “menimbulkan iri hati”, termasuk unggahan tentang barang-barang mahal, bepergian untuk liburan dan bertunangan. Namun tipe iri hati yang ditemukan para peneliti merupakan “iri jinak”, yang mereka sebut menyebabkan orang bekerja lebih keras. Kesepian Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Preventive Medicine Amerika pada tahun lalu, mensurvei 7.000 orang yang berusia 19 sampai 32 tahun dan menemukan bahwa mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial, memiliki risiko dua kali lipat untuk mengalami keterkucilan sosial, yang meliputi rendahnya rasa sosial, kurang hubungan dengan sesama dan menjalani hubungan dengan berarti. Para peneliti menyebutkan, menghabiskan waktu lebih banyak di media sosial dapat menggantikan interaksi tatap muka, tapi juga dapat membuat orang merasa terasing. “Paparan terhadap penggambaran yang sangat ideal tentang kehidupan rekan sebaya memunculkan perasaan iri hati dan keyakinan yang keliru bahwa orang lain lebih bahagia dan memiliki kehidupan yang lebih sukses, yang mungkin meningkatkan perasaan keterkucilan sosial. ” Kesimpulan? Sangat jelas bahwa belum cukup bahan untuk menarik kesimpulan yang kuat. Bagaimanapun, bukti-bukti menunjuk pada satu arah: media sosial mempengaruhi orang secara berbeda, tergantung pada kondisi dan kepribadian yang sudah ada sebelumnya. Seperti makanan, judi dan banyak godaan lainnya di zaman modern, mungkin bagi sejumlah individu tidak disarankan penggunaan berlebihan. Namun di saat yang sama, bisa juga salah mengatakan bahwa media sosial secara universal merupakan sesuatu yang buruk, karena jelas membawa juga banyak manfaat bagi kehidupan kita. *** (Tim Diskominfo Nabire/ https://www.bbc.com/indonesia)      

Oleh: Yermias Degei*)   Desa Global adalah pemikiran mengenai perkembangan teknologi komunikasi, di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan komunikasi dan kritikus asal Kanada, Herbert Marshall McLuhan. Ia populer karena konsepnya tentang desa global, teori medium adalah pesan dan prediksinya tentang World Wide Web (www) pada tahun 1960-an. McLuhan menggambarkan, suatu masa nanti, melalui teknologi komunikasi elektronik, bumi akan menjadi seperti sebuah desa. Informasi akan terbuka dan tersedia di mana saja dan kapan saja sehingga dapat diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan pun. Pemikiran McLuhan banyak dipengaruhi oleh mentornya, ekonom berkebangsaan Canada, Harold Adams Innis (1951). Tetapi, tidak seperti Harold Adam Innis, Marshall McLuhan tidak memusingkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kendali atas desa ini dan atau anggota desa mana yang harus dieksploitasi. Bagi McLuhan, pertanyaan- pertanyaan tersebut tidak penting. Ia lebih mementingkan dampak desa global (perkembangan teknologi komunikasi) terhadap indra kita dan ke mana pengaruh ini akan membawa kita. McLuhan meramalkan bahwa kehidupan manusia akan ditentukan oleh teknologi dan sekaligus memperingatkan efek negatif dari intenet di era elektronik akan lebih seperti zaman kekacauan daripada zaman keemasan. McLuhan mengatakan, “Ketika orang-orang saling berdekatan, mereka menjadi semakin biadab, dan tidak sabar satu sama lain. Desa global adalah tempat berkomunikasi antarmuka yang sangat menyulitkan karena situasinya yang sangat kompleks.” McLuhan berpandangan bahwa kekuatan media massa begitu dominan sehingga mampu mengarahkan dan membentuk perilaku khalayak. Akan tetapi, Jonathan Miller (1971) menggugat McLuhan. Miller berpendapat bahwa manusia dan seluruh kediriannya yang menentukan perubahan semacam apa yang dikehendakinya dan bukan ditentukan oleh teknologi atau media komunikasi yang berada di luar dirinya. Tulisan ini tidak memusingkan siapa kendali dan bagaimana eksploitasi atas anggota desa global (Papua) di saat ini dan di masa depan sebagaimana pandangan Harold Adams Innis. Tetapi, lebih fokus pada apa yang dikatakan oleh Marshall McLuhan tentang dampak desa global terhadap indra orang Papua dan pendapat Miller bahwa manusialah yang menentukan perubahan semacam apa yang dikehendaki dalam desa global. Orang Papua Warga Desa Global Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, orang Papua kini “terlompat” menjadi anggota masyarakat desa global. Waktu untuk sampai ke ini, sejak kontak pertama orang Papua dengan dunia luar, sangat singkat. Dalam buku “Mengindonesiakan Indonesia” karya Harry Kawilarang menjelaskan, kontak pemerintah dan agama dengan orang Papua baru terjadi pada abad-19 (Pemerintah Belanda 1828, Gereja Protestan 1855, Gereja Katolik 1892 di Selatan Papua dan Gereja Katolik Pegunungan 1932). Itu artinya, orang Papua ketinggalan beberapa fase peradaban jika dilihat dari era sejarah manusia yang dikemukakan oleh McLuhan, yaitu era kesukuan (tribal), tulisan (literal), cetak (print), dan elektronik. Atau dilihat dari 12 tahapan perkembangan Teknologi Informasi sebagaimana dikemukakan oleh Sayling Wen, mulai dari kertas ditemukan di Cina pada 2.000 tahun Sebelum Masehi hingga Internet (produk dan penemuan dari budaya barat). Jadi, orang Papua yang berada pada era kesukuan, tiba-tiba dihadapkan pada era elektronik, era teknologi informasi. Keadaan ini tentu mengakibatkan terjadinya apa yang disebut oleh Huntington (1993) dengan “benturan peradaban”. Orang Papua tidak hanya berhadapan dengan orang baru yang berbeda sejarah, bahasa, budaya, tradisi, pengetahuan, keterampilan dan agama tetapi telah dihadapkan pada fase industri bahkan lebih cepat pada fase teknologi komunikasi dan informasi (desa global) jika mengacu pada buku “Future Shock” karya Alvin Toffler (1970). Orang Papua telah mengalami pen-global-an dalam anggota informasi, sejak kemunculan internet di Indonesia pada pertengahan 90-an, terutama setelah tahun 2010 ke sini. Lewat internet dan televisi (teknologi komunikasi dan informasi) orang Papua mengetahui apa yang sedang terjadi di Jakarta, begitu juga penduduk Jakarta dapat melihat apa yang sedang terjadi di Papua. Kini, dalam 15 tahun terakhir, dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi (kemunculan media sosial) yang lebih kencang lagi membuat orang Papua yang berjauhan dapat saling berkomunikasi lebih dekat dan lebih pribadi, misalnya masyarakat di daerah terisolir seperti Dogiyai bisa berbicara dengan anaknya di Jawa atau di Amerika dengan saling bertatap muka sambil bekerja di kebun. Anaknya dapat menyaksikan orang tuanya bekerja di kebun. Mahasiswa Papua yang kuliah di seluruh dunia dapat bersatu dalam sebuah grup facebook dan bisa saling berkomunikasi, bisa melakukan rapat dengan zoom meeting dengan saling melihat muka. Kelompok ini dan kelompok itu ramai-ramai membuat facebook, dalam grup whatsapp dan mereka bisa membagi foto, video, rekaman suara. Masyarakat dari kampung Yahukimo misalnya dapat merekam/memfoto sebuah kejadian dan segera dapat membagikan kepada orang lain di belahan dunia mana pun lewat media sosial dan dalam hitungan detik ribuan orang melihatnya. Orang-orang di pelosok Papua yang telah terhubung dengan internet dapat menyaksikan peristiwa yang terjadi di Amerika secara langsung di TV atau melalui jaringan media sosial. Sebaliknya, apa yang terjadi di Papua bisa disiarkan langsung ke dunia luar. Orang Papua juga kini bisa konsumsi informasi apa saja, termasuk berita dari berbagai media dan satu peristiwa bisa dibaca dengan perspektif yang berbeda di berbagai media. Itu artinya, orang Papua telah menjadi warga desa global dan telah terjadi apa yang dikatakan oleh McLuhan bahwa pada masa desa global, informasi dan komunikasi akan sangat terbuka, tidak hanya informasi dan komunikasi saja akan sangat terbuka tetapi peran media massa dalam mentransformasi pesan sangat terbuka. Hal itu telah terjadi di saat ini. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana desa global ini sedang dan akan berpengaruh pada indra orang Papua dan ke mana orang Papua akan dibawa oleh perkembangan teknologi komunikasi informasi? Hakikat Teknologi Komunikasi Informasi dan Media Massa Hakikatnya, teknologi komunikasi informasi untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan informasi dan berkomunikasi. Teknologi informasi diciptakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi secara mudah dan cepat (internet, televisi, radio dan lain sebagainya). Kemudian, teknologi komunikasi gunanya untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dengan cepat sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari (telepon, email, smartphone dan lain sebagainya). Telepon dipakai sebagai perpanjangan dari indra mulut untuk berkomunikasi. Televisi adalah perpanjangan indra mata untuk melihat, dan seterusnya. Saat ini, kemampuan dan perpanjangan semua indra itu terkumpul pada satu alat teknologi, smartphone yang mampu digunakan untuk berbicara, melihat dan sebagainya. Hakikatnya, media massa memunyai peran sebagai kontrol sosial dan pemeliharaan tata tertib masyarakat, sebagaimana merupakan pendapat Innis dan McLuhan. Fungsi media selain memberikan hiburan berupa tayangan atau informasi-informasi ringan juga memiliki fungsi membius (merusak sistem sosial). Jika melihat kedua fungsi media ini maka media massa ibarat pisau bermata dua. Satu sisi, masyarakat membutuhkan hiburan dan informasi dari media, tetapi disisi lain, informasi, pesan, atau tayangan yang disampaikan dapat berefek negatif pada masyarakat. Media massa juga berfungsi meyakinkan dalam banyak bentuk: (1) mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; (2) mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang; (3) menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan (4) memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu. Kemudian, salah satu fungsi media massa yang tidak banyak orang menyadarinya adalah kemampuannya membuat kita merasa menjadi anggota suatu kelompok tertentu atau bagian dari kelompok tertentu. Sementara itu, hakikat situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, whatsapp, plurk, youtube antara lain adalah mempermudah komunikasi, mempermudah dalam menjalin kemitraan dan jaringan, untuk meningkatkan traffic website, mempermudah mendapatkan promosi bisnis, timbal balik dari pelanggan dalam dunia bisnis, dan sebagainya. Dampak Desa Global pada Orang Papua: Ini yang Sedang Terjadi Perkembangan teknologi komunikasi informasi (media massa dan media sosial) begitu kuat dan hebat dalam mempengaruhi orang Papua di saat ini. Orang Papua, terutama generasi muda begitu tergantung pada teknologi komunikasi dan informasi, hingga sampai ke urusan hidup sehari-hari. Perkembangan teknologi komunikasi informasi, seakan telah menjadi faktor penentu kehidupan orang Papua. Efek yang ditimbulkan oleh teknologi komunikasi informasi itu sangat nyata dan jelas di saat ini bagi orang Papua, baik dampak postif dan dampak negatif. Sejumlah dampak positif yang bisa kita amati. Pertama, informasi dapat menyebar secara luas dengan lebih cepat, misalnya, kondisi gizi buruk, atau kejadian tertentu di pedalaman Papua menyebar luas dan dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap pemberitaan media massa, yaitu sedih, iba, berhasrat menolong, dan sebagainya. Peristiwa yang terjadi di pedalaman Papua bisa disampaikan lebih cepat di publik melalui media massa dan media sosial. Kedua, efektivitas dan efisiensi bekerja meningkat. Artinya, dengan adanya media massa, pemerintah tidak perlu lagi mengumpulkan dan mengadakan pertemuan besar dengan rakyatnya yang jelas akan menguras banyak waktu dan biaya. Cukup disampaikan melalui media massa dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang hal-hal praktis untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan mereka seperti cara melakukan sesuatu atau pemahaman tentang sesuatu yang kurang mereka ketahui. Kemudian, situs jejaring media sosial memiliki sejumlah dampak positif yakni mudah terhubung dengan teman lama, mempermudah komunikasi, menambah teman baru, sebagai sarana jual beli, menambah wawasan, dapat mencari solusi dari permasalahan yang di hadapi, sebagai tempat bertukar informasi, untuk meningkatkan traffic website, dan sebagainya. Pada saat yang sama, teknologi komunikasi informasi (media massa dan media sosial) telah berefek negatif terhadap orang Papua di saat ini. Pertama, menjamurnya situs berita di Papua tidak kredibel dan menampilkan hal-hal yang tidak pantas. Dalam beberapa tahun terakhir ini, situs berita di Papua berkembang sangat pesat, menjamur seperti jamur di musim hujan. Tetapi diragukan independensi dan partisan. Padahal, independensi adalah nyawa bagi media namun hal ini tidak tampak pada kebanyakan media massa online di Papua. Kedua, tidak banyak media yang merawat dan meningkatkan kualitas media. Banyak media terkesan asal tulis berita, keterampilan menulis dan menggali informasi dari wartawan tidak diasah (tidak ada pelatihan internal dan eksternal). Sehingga banyak bertebaran berita tanpa verfikasi bahkan berita tidak jelas dan copy paste yang meresahkan warga dijumpai berbagai media massa. Misalnya, pada kasus-kasus khusus seperti penembakan di Papua dapat menyebar cepat tetapi terkadang tanpa verifikasi mendalam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Ketiga, banyak media di Papua tidak jelas siapa pengelola medianya, tidak jelas siapa wartawannya, tidak ada box redaksinya, tidak jelas di mana kantor redaksinya, dan berita yang dimuat kadang tidak jelas sumbernya, jika pun ada sumbernya kadang-kadang hanya satu sumber dan itu pun kadang tidak kapabel dan kredibel. Keempat, kondisi semacam ini berefek pada pengetahuan dan pemahaman yang keliru; berefek pada perubahan sikap yang merusak; dan bahkan berefek pada tindakan yang buruk (baca efek kognitif, efektif dan behavioral). Sementara itu, perkembangan media sosial juga telah berdampak negatif mulai dari ketergantungan, anti sosial (tidak peduli dengan orang lain), lupa waktu (lupa ibadah, lupa belajar, lupa bekerja), ekploitasi manusia dan merusak moral (video dan foto telanjang bertebaran di facebook dan twitter), generasi muda Papua mulai tidak tertarik membaca teks panjang dan malas berdiskusi, tercipta budaya instan. Tercipta kecanduan internet, gelisah jika tidak ada data, seakan-akan tidak dapat hidup tanpa internet, setiap sekian menit membuka media sosial untuk sekedar like atau komentar status orang atau melihat komentar orang pada statusnya, orang yang semakin eksis di dunia maya dibandingkan dunia nyata, dan masih banyak hal lainnya. Apa yang Perlu Dilakukan? Beberapa peneliti menyatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi akan membawa kehancuran sendiri pada manusia itu sendiri, beberapa lagi menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi selama manusia dapat mengontrol teknologi informasi itu sendiri. Apa yang orang Papua lakukan sekarang? Pertama, gerakan literasi digital. Variable yang turut mempengaruhi proses penerimaan pesan, yaitu tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan, semakin selektif pula dalam menyeleksi pesan yang ditimbulkan oleh media. Jadi, hal penting utama yang harus dilakukan adalah gerakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat secara umum. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Eti Sumiati dan Wijonarko (2020) menjelaskan bahwa literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut di antaranya: kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu; meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi; menambah penguasaan ‘kosa kata’ individu, dari berbagai informasi yang dibaca; meningkatkan kemampuan verbal individu; literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu; serta menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah serta memahami informasi yang benar dan tepat. Kemudian, tantangan kedua adalah konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu SARA dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital. Sehingga individu bisa mengetahui, mana konten yang positif dan bermafaat serta mana konten negative atau tidak bermanfaat. Di mana dan bagaimana literasi digital dilakukan? Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Kedua, selain melalui gerakan literasi, masyarakat Papualah yang merupakan faktor utama dalam melakukan penyaringan informasi dari media massa dan media sosial. Masyarakat dalam hal ini harus cerdas dan kritis terhadap semua informasi yang disampaikan oleh media massa. Tidak semua informasi diserap dan dijadikan referensi secara otomatis. Karena pesan yang disampaikan oleh media massa juga banyak dipengaruhi berbagai hal, mulai keuntungan finansial, pesan sponsor, maupun kepentingan pemilik modal. Apalagi informasi-informasi yang bertebaran di media sosial yang banyak tidak melalui verifikasi. Ketiga, media massa itu sendiri. Seharusnya media massa memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Tanggungjawab tersebut direalisasikan melalui program-program yang mendidik dan mencerdaskan, bukan sebaliknya. Pemilihan dan penulisan berita hendaknya tidak didasari oleh pertimbangan keuntungan semata, atau kepentingan tertentu. Karena bagaimanapun, tidak semua masyarakat memiliki kecerdasan dan daya kritis yang tinggi terhadap pesan yang disampaikan oleh media massa. Keempat, kontrol pemerintah, walaupun hal ini akan semakin sulit. Pemerintah dalam hal ini melalui lembaga-lembaga terkait dapat melakukan kontrol terhadap media massa yang ada di Papua. Kontrol dalam arti, melakukan pengawasan secara intens dan cermat tanpa menghambat independensi atau kreatifitas media. Kontrol dari pemerintah diperlukan agar pesan-pesan yang menyimpang dari norma dan nilai atau merusak tatanan kehidupan masyarakat dapat diantisipasi melalui regulasi. *) Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nabire    

Oleh: Yermias Degei*) ”Bodohlah orang yang tidak pernah membaca koran; lebih bodoh lagi orang yang memercayai apa yang ia baca hanya karena itu dimuat dalam koran.”—August von Schlözer, sejarawan dan penulis asal Jerman (1735-1809). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi, media sosial dan media masa cetak dan elektronik ikut berkembang pesat seperti jamur di musim hujan. Kondisi ini membuat penyebaran informasi dalam bentuk  teks, foto, grafis, dan video, dan audio tak terkendali.  Informasi yang kita baca di media masa, kadang kita jadikan dasar dalam mengambil sikap dalam melakukan sesuatu, dan atau melakukan tindakan melawan atau memberikan dukungan sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Informasi yang kita peroleh kadang menentukan pilihan, mengambil tindakan tertentu.  Tetapi, apakah kita pernah bertanya sejenak: benarkah informasi itu, lengkapkah informasi itu, dari mana data itu berasal, apakah datanya lengkap, siapa yang menyebarkan informasi itu, siapa narasumbernya, dan dari media apa  informasi ini berasal? Atau bahkan pernahkah kita bertanya, apakah semua koran memberikan informasi yang benar, apakah semua media online memberitakan berita benar, apakah semua yang dimuat di internet itu selalu benar?  Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting agar kita mendapatkan data dan informasi yang kredibel (dapat dipercaya) dan benar: dari sumber, lembaga, dan media resmi yang dapat mempertanggung jawabkan data dan informasi secara hukum dan sesuai profesi.  Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa data dan informasi yang kita peroleh adalah kredibel atau dapat dipercaya. Karena, informasi yang kredibel membantu kita dalam pengambilan keputusan tentang sesuatu dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sosial, bahkan bagi daerah dan bangsa.   Dalam konteks penyebaran informasi di media masa, kita perlu mengetahui dua macam kredibilitas, yaitu kredibilitas terhadap sumber dan kredibilitas terhadap media.  Kredibilitas terhadap sumber berkaitan dengan kepercayaan individu yang menulis berita atau kepercayaan terhadap orang yang memberikan keterangan dalam berita yang ditulis wartawan. Sedangkan kredibiltas media adalah tingkat kepercayaan publik kepada media masa seperti Koran, TV dan media online yang memproduksi informasi (data dan berita). Walaupun tingkat kepercayaan pada sumber berita kadang dipengaruhi oleh macam-macam hal, tetapi  setidaknya secara teori ada beberapa hal yang menentukan kredibel atau tidaknya sebuah informasi atau berita.  Pertama, informasi berupa fakta atau berdasarkan kenyataan di lapangan, yakni  kejadian nyata; Kedua, informasi disampaikan atau pendapat (opini) narasumber yang dapat dipercaya dengan data yang jelas; Ketiga, informasi yang obyektif atau sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dibumbui sehingga merugikan pihak yang diberitakan;   Keempat, berimbang atau porsi sama (tidak memihak/tidak berat sebelah); Kelima, lengkap dengan 5W+1H yakni lengkap dengan peristiwa apa yang terjadi (unsur peristiwa), kapan peristiwa terjadi (unsur waktu), di mana peristiwa terjadi (unsur tempat), siapa yang terlibat dalam kejadian (unsur orang/manusia), mengapa peristiwa terjadi (unsur latar belakang/sebab), dan bagaimana peristiwa terjadi. (unsur kronologis peristiwa); Keenam, akurat, tepat, benar dan tidak terdapat kesalahan, bukan informasi yang berisi hanya “katanya”; dan Ketujuh, penulis berita jelas, namanya ada dalam box redaksi media bersangkutan, ada media yang nama wartawan disingkat tetapi nama lengkapnya ada di box redaksi sehingga jika ingin mengetahui dapat konfirmasi dengan media bersangkutan.  Sementara itu, sebuah media masa baik cetak, media online atau media elektronik berupa TV dan radio dikategorikan kredibel apabila memenuhi beberapa unsure. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan: "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia". Sejak diberlakukannya UU Pers, setiap warga negara berhak mendirikan penerbitan pers (Pasal 9 ayat 1). Namun, itu tadi, harus berbadan hukum. Ketentuan pers/media harus berbadan hukum diperkuat Surat Edaran Dewan Pers tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers, yakni setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia (UU Pers).  Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum lainnya yaitu yayasan atau koperasi. Selain itu, sebuah media masa dikategorikan kredibel apabila memiliki kantor redaksi yang jelas alamatnya sehingga dapat didatangi publik. Kemudian, media masa juga secara terbuka mengumumkan struktur redaksi mulai dari penanggung jawab, pimpinan redaksi, redaktur hingga wartawan.  Media-media resmi juga membekali wartawan dengan kartu identitas atau kartu pers. Sesuai UU PERS, wartawan tidak diperkenankan meminta imbalan apapun dari narsumber dengan perjanjian tertentu kecuali uang transport bagi wartawan yang telah dianggarkan secara resmi dari pelaksana kegiatan tertentu tanpa ikatan atau perjanjian apapun dengan wartawan. Imbalan yang dimaksud bukan berarti iklan atau kerja sama resmi dengan media, kerja sama dengan media dan iklan tentu berbiaya.    Khusus untuk media online yang kredibel atau resmi terdapat informasi tentang website (About us & Disclaimer). About us berisi informasi terkait pengelola website dan juga alamat organisasi pemilik website baik alamat di internet, media sosial, nomor telepon dan atau seluler yang bisa dihubungi hingga alamat kantor yang jelas yang bisa didatangi. Bila suatu website tidak menyediakan hal tersebut, maka sebaiknya berhati-hati terhadap website tersebut. Tidak adanya nama pengelola dan alamat yang jelas/lengkap, menandakan website/pengelolanya sudah memikirkan jalan untuk kabur atau lari dari tanggungjawab terhadap kekacauan yang dibuatnya. Selain media online, informasi di internet beredar cepat juga melalui media sosial seperti facebook, blog, wahat app, telegram, youube dan media sosial lainnya. Banyak di antaranya benar, bermanfaat, dan tidak berbahaya, tapi banyak juga yang sebaliknya. Maka, kita harus pintar-pintar memilih apa yang kita baca. Orang yang baru menggunakan Internet mungkin menganggap suatu berita pasti benar karena itu ada di Internet atau dikirimkan oleh teman. Mereka mungkin memercayai sebuah cerita sekalipun cerita itu tidak masuk akal.  Nah, sekarang, bagaimana kita bisa menjadi orang yang cerdas memilih informasi yang benar? Jawabannya, Tergantung Anda. Yang penting, anda sudah memiliki sedikit informasi dari tulisan ini.  Walaupun demikian, secara umum perlu disampaikan bahwa pastikan informasi yang kita terima memiliki sumber yang jelas dan dapat dipercaya; periksa dengan seksama setiap kata dan kalimat demi mendapatkan pemahaman yang benar akan sebuah informasi; jangan langsung percaya mengenai sebuah berita tanpa mengecek kebenaran berita tersebut; biasakan untuk menahan diri untuk tidak langsung men-share setiap informasi yang kita terima; bagikan hanya informasi yang baik dan hal-hal yang positif saja yang bisa menginspirasi banyak orang; buang jauh-jauh setiap informasi yang menimbulkan rasa kebencian, sikap permusuhan, yang mengadu-domba dan yang sejenisnya. Percayalah pada sumber dan media resmi sebagaimana dipaparkan di atas, tetapi juga jangan percaya hanya karena dimuat di koran, disiarkan di TV dan atau karena dipublikasikan di website.    *) Plt. Kepala Dinas Kominfo Nabire     

Kominfo.nabirekab.go.id - Anak-anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban dalam kejahatan di ruang digital. Menurut laporan dari National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) Tahun 2024, ada sebanyak 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia selama kurun waktu 2021-2024. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 89 persen anak berusia 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet, sebagian besar mengakses sosial media, yang membuat mereka rentan terhadap risiko paparan konten negatif. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai upaya melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia. PP TUNAS juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi platform digital untuk menerapkan verifikasi usia terhadap penggunanya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan PP TUNAS adalah bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital sehingga tetap diterbitkan meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa platform digital. "Bagi perusahaan-perusahaan ini kita adalah pasar, karena itu tentu ada reaksi ketika pasarnya dipotong. Tapi alhamdulillah karena kepemimpinan Bapak Presiden yang teguh, beliau menyampaikan bahwa ini memang sudah harus jalan seperti itu, kita harus melindungi anak-anak kita," ujar Meutya saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) di Kota Medan, Sabtu (08/11/2025). Meutya mengungkapkan Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menerapkan regulasi penundaan akses anak terhadap platform digital setelah Australia. Meutya mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun sistem untuk menerapkan sanksi tegas terhadap platform yang melanggar aturan. "Saat ini kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan sistem untuk nanti kita akan betul-betul terapkan sanksi. Sanksi ini dikenakan terhadap platform, bukan kepada ibu, bukan kepada anak," tegasnya. Kemkomdigi juga terus bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan anak tentang cara melindungi diri dan keluarga di ruang digital. Meutya meyakini upaya-upaya ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang cerdas, bertoleransi, dan beretika. Dalam kegiatan ini, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya. Turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, dan segenap sivitas akademika Universitas Sumatera Utara. (komdigi.go.id)  

Kominfo.nabire.com - Beredar unggahan di media sosial berisi informasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) PKH 2025 via Telegram. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 16 Oktober 2025. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital. Formulir tersebut meminta data pribadi, seperti nama serta nomor Telegram dan terindikasi phishing atau penipuan. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari liputan6.com yang mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul "Cek Bansos PKH BPNT, Simak Cara Periksa Status Penerima untuk Hindari Penipuan".  Dalam artikel tersebut, dijelaskan salah satu cara paling umum untuk cek bansos PKH BPNT adalah melalui situs web resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Selain situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi "Cek Bansos" yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store.(komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar konten unggahan di media sosial Facebook berupa tangkapan layar sebuah artikel berisi narasi bahwa Taspen resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan 2025.  Kabarnya, narasi tersebut juga mengeklaim bahwa hal tersebut telah disetujui Menteri Keuangan. Hasil penelusuran yang dilakukan Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan fakta bahwa narasi tersebut tidak benar.  Fakta ini terverifikasi dengan adanya laporan, dilansir dari akun Instagram resmi PT Taspen @taspen, pihaknya menginformasikan pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025.  Taspen menegaskan besaran gaji pensiun masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan/penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/duda PNS, dengan kenaikan pokok sebesar ± 12 persen mulai 1 Januari 2024. (komdigi.go.id)      

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar unggahan di media sosial berisi informasi tautan untuk mencairkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) periode Oktober-Desember 2025. Faktanya, informasi dalam unggahan tersebut adalah penipuan. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari kompas.com, tautan yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengecekan bansos.  Untuk mengecek penerima BLT Kesra 2025 dapat dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di ponsel. Sistem akan menampilkan penerima BLT Kesra 2025, termasuk jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “tidak terdapat peserta/PM”.  Tautan yang beredar di Facebook tersebut mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Tautan tersebut palsu dan terindikasi modus phishing atau pencurian data pribadi. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar sebuah konten unggahan di media sosial TikTok berisi informasi bahwa Indonesia mengirim 20 ribu pasukan ke Gaza untuk membantu perdamaian pascakemerdekaan Palestina. Setelah penelusuran dilakukan oleh Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut tidak benar.  Fakta ini terverifikasi dari adanya laporan, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut.  Artikel indonesia.go.id berjudul “Presiden Prabowo di PBB: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza” membahas pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB bahwa Indonesia siap mengirimkan 20 ribu lebih pasukan perdamaian ke Gaza atau ke daerah konflik lain di dunia. Namun, pengiriman pasukan tersebut hanya akan dilakukan jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan. Hingga saat ini, belum ada pengiriman 20 ribu tentara tersebut.  Sedangkan unggahan video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan. Setelah dicek menggunakan deepfake-o-meter, hasilnya ditemukan bahwa video tersebut kemungkinan besar merupakan hasil Generate AI dengan probabilitas 99,9%. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menunjukkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan dana bantuan melalui Facebook.  Dalam video tersebut, Menkeu Purbaya meminta masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Faktanya, video yang menampilkan Menkeu Purbaya menawarkan dana bantuan melalui Facebook merupakan hoaks. Hasil penelusuran Tim Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari kompas.com, penelusuran menggunakan Hive Moderation menemukan suara Menkeu Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI). Video itu juga memanipulasi foto Purbaya yang ada di laman Wikipedia. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk melakukan pendaftaran bantuan sosial (bansos) digital. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 24 Oktober 2025. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital. Formulir tersebut terindikasi phishing atau penipuan karena meminta data pribadi, seperti nama dan nomor Telegram. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul "Digitalisasi Penerima Bansos Segera Diterapkan Secara Nasional" yang tayang pada 3 Oktober 2025.  Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos oleh pemerintah pusat. Uji coba pendaftaran penerima bansos dengan sistem digital dimulai sejak 18 September 2025.  Melalui situs banyuwangikab.go.id dan akun Instagram @dinsosppkb.banyuwangi, dijelaskan bahwa pendaftaran bansos melalui cara baru ini bisa dilakukan dengan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di alamat www.perlinsos.kemensos.go.id dan agen perlinsos. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Indonesia sudah saatnya mengadopsi kecerdasan buatan (Artifficial Intelligence/AI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi nasional yang dihadirkan oleh teknologi tersebut. Studi Pricewater Cooper (PwC) tahun 2023 menunjukkan bahwa kecerdasan buatan diproyeksikan dapat menyumbang hingga USD1 triliun atau sekira Rp16 kuadriliun terhadap produk domestik bruto wilayah ASEAN pada 2030. Berdasarkan hasil studi tersebut, dia mengatakan, Indonesia berpotensi memperoleh hasil hingga USD366 miliar atau Rp5,8 kuadriliun, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi 18,8 persen. Tentunya angka tersebut jauh melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dengan AI, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah menetapkan lima prioritas dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan nasional, yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan. Dalam bidang pelayanan kesehatan, i​​​​​​a menjelaskan, Kementerian Kesehatan menggunakan AI untuk mendukung upaya perluasan akses layanan dan peningkatan akurasi diagnosis. “Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen rumah sakit,” katanya di Jakarta, Minggu (22/12/2024). Kemenkes dengan dukungan AI membuat model prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal atau 4P. Platform ini diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Aplikasi SATUSEHAT Mobile yang dikembangkan Kemenkes kini sudah bisa dipakai masyarakat  dengan model 4P tersebut. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur bermanfaat seperti pemantauan perkembangan kehamilan, sertifikat digital imunisasi rutin, hingga pencatatan tinggi dan berat badan untuk melihat pertumbuhan anak. Termasuk mengecek rekam medis, data dokter maupun rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat.  Selain itu, Menkomdigi menyampaikan, AI merupakan bagian dari motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, beberapa lembaga pemerintahan telah melakukan pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Kabar baiknya, Menteri Meutya mengatakan bahwa pemerintah pada 2025 akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian. Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih layanan berbasis digital yang dikelola instansi pusat maupun daerah.  ”Kementerian Komdigi khususnya, dalam melaksanakan pengawasan terhadap konten negatif juga sudah menggunakan artificial intelligence,” jelasnya. Satu hal, selama in pihaknya menggunakan AI dalam pelaksanaan pendidikan talenta digital, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan individu. Penerapan metode pembelajaran mandiri dan penyediaan materi pelatihan di platform daring menghadirkan fleksibilitas akses bagi peserta pendidikan. Menyangkut sektor perhubungan, integrasi dan pengelolaan lalu lintas data berbasis AI juga diterapkan dalam pengembangan mobilitas kota pintar. Pengembangan tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi seperi Institut Teknologi Bandung (ITB). “Untuk smart city ini juga kami sudah bekerja sama dengan ITB, karena kami tahu ITB melakukan pemeringkatan dan juga analisa terhadap kota-kota yang sudah menjalankan pelayanan berbasis digital,” jelas Meutya. Seturut upaya mewujudkan keamanan pangan, teknologi kecerdasan buatan dibuat agar terjadi terjadi optimalisasi produktivitas pertanian tanaman pangan dan pengelolaan lahan pertanian. Pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, BUMN serta kelompok tani telah menggarap platform tersebut. Teknologi berbasis AI dalam hal ini antara lain dimanfaatkan dalam pembuatan prakiraan cuaca dan iklim serta proyeksi rantai pasok makanan dan logistik. Meski dampak AI bisa dirasakan oleh semua lini. Terkait agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, Kemenkomdigi  akan mendorong pemanfaatan AI di bidang pangan difokus pada program ketahanana gizi nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini memang ditugaskan mempercepat transformasi digital sebagai  langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada 2034. (Sumber: indonesia.go.id) ***