Kominfo.nabirekab.go.id -  Perkembangan teknologi digital yang berlangsung begitu cepat kini menjadi katalis perubahan besar dalam peta kebutuhan tenaga kerja global. Hampir seluruh sektor — mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, logistik, hingga pemerintahan — kini mengandalkan sistem berbasis teknologi informasi. Di tengah arus digitalisasi ini, lulusan dari program studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Software Engineering diprediksi akan menjadi bintang baru dunia industri pada tahun 2026. Perusahaan di berbagai bidang kini berlomba mencari talenta digital yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikannya dengan strategi bisnis. Dunia kerja tidak lagi sekadar menuntut kemampuan teknis dasar, melainkan profesional dengan pola pikir analitis, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Transformasi digital menciptakan peluang kerja baru di hampir semua bidang. Industri kini mencari profesional yang mampu menyelesaikan masalah bisnis nyata dengan solusi teknologi cerdas. Beberapa keahlian teknologi yang akan menjadi fokus utama dunia kerja meliputi: Artificial Intelligence (AI) – digunakan dalam analisis data, prediksi pasar, dan pengambilan keputusan otomatis. Machine Learning (ML) – mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Cloud Computing – memfasilitasi kolaborasi lintas wilayah dengan sistem penyimpanan dan komputasi berbasis awan. Cybersecurity – melindungi data dan sistem digital perusahaan dari ancaman siber yang semakin kompleks. Agile Software Development – metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel, cepat, dan kolaboratif. Penguasaan teknologi-teknologi tersebut akan menjadi nilai tambah besar bagi para lulusan yang ingin berkarier di dunia digital. Tidak cukup menjadi programmer, generasi muda kini diharapkan menjadi problem solver — sosok yang mampu menghadirkan solusi digital yang efisien dan berdampak luas. Keberhasilan di dunia kerja masa depan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis. Lulusan juga perlu memiliki soft skill yang kuat seperti komunikasi efektif, kemampuan kerja tim, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Perusahaan kini menilai profesional bukan hanya dari kemampuan coding atau analisis data, tetapi juga dari kecerdasan sosial dan kemampuan belajar cepat. Transformasi digital yang melanda berbagai sektor membuka ribuan peluang kerja baru bagi lulusan di bidang teknologi. Beberapa posisi yang paling banyak dibutuhkan antara lain: Analis Sistem Informasi Software Developer / Engineer Cybersecurity Specialist Data Analyst dan Data Engineer •    IT Project Manager •    UI/UX Designer Melihat tren global dan kebutuhan industri yang terus meningkat, tahun 2026 diyakini akan menjadi masa keemasan bagi talenta di bidang teknologi informasi. Lulusan yang memiliki kompetensi digital mutakhir, kemampuan berpikir kritis, dan semangat belajar berkelanjutan akan menjadi primadona dunia kerja. ***

Kominfo.nabirekab.go.id - Anak-anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban dalam kejahatan di ruang digital. Menurut laporan dari National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) Tahun 2024, ada sebanyak 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia selama kurun waktu 2021-2024. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 89 persen anak berusia 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet, sebagian besar mengakses sosial media, yang membuat mereka rentan terhadap risiko paparan konten negatif. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai upaya melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia. PP TUNAS juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi platform digital untuk menerapkan verifikasi usia terhadap penggunanya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan PP TUNAS adalah bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital sehingga tetap diterbitkan meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa platform digital. "Bagi perusahaan-perusahaan ini kita adalah pasar, karena itu tentu ada reaksi ketika pasarnya dipotong. Tapi alhamdulillah karena kepemimpinan Bapak Presiden yang teguh, beliau menyampaikan bahwa ini memang sudah harus jalan seperti itu, kita harus melindungi anak-anak kita," ujar Meutya saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) di Kota Medan, Sabtu (08/11/2025). Meutya mengungkapkan Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menerapkan regulasi penundaan akses anak terhadap platform digital setelah Australia. Meutya mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun sistem untuk menerapkan sanksi tegas terhadap platform yang melanggar aturan. "Saat ini kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan sistem untuk nanti kita akan betul-betul terapkan sanksi. Sanksi ini dikenakan terhadap platform, bukan kepada ibu, bukan kepada anak," tegasnya. Kemkomdigi juga terus bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan anak tentang cara melindungi diri dan keluarga di ruang digital. Meutya meyakini upaya-upaya ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang cerdas, bertoleransi, dan beretika. Dalam kegiatan ini, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya. Turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, dan segenap sivitas akademika Universitas Sumatera Utara. (komdigi.go.id)  

Kominfo.nabire.com - Beredar unggahan di media sosial berisi informasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) PKH 2025 via Telegram. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 16 Oktober 2025. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital. Formulir tersebut meminta data pribadi, seperti nama serta nomor Telegram dan terindikasi phishing atau penipuan. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari liputan6.com yang mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul "Cek Bansos PKH BPNT, Simak Cara Periksa Status Penerima untuk Hindari Penipuan".  Dalam artikel tersebut, dijelaskan salah satu cara paling umum untuk cek bansos PKH BPNT adalah melalui situs web resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Selain situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi "Cek Bansos" yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store.(komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar konten unggahan di media sosial Facebook berupa tangkapan layar sebuah artikel berisi narasi bahwa Taspen resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan 2025.  Kabarnya, narasi tersebut juga mengeklaim bahwa hal tersebut telah disetujui Menteri Keuangan. Hasil penelusuran yang dilakukan Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan fakta bahwa narasi tersebut tidak benar.  Fakta ini terverifikasi dengan adanya laporan, dilansir dari akun Instagram resmi PT Taspen @taspen, pihaknya menginformasikan pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025.  Taspen menegaskan besaran gaji pensiun masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan/penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/duda PNS, dengan kenaikan pokok sebesar ± 12 persen mulai 1 Januari 2024. (komdigi.go.id)      

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar unggahan di media sosial berisi informasi tautan untuk mencairkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) periode Oktober-Desember 2025. Faktanya, informasi dalam unggahan tersebut adalah penipuan. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari kompas.com, tautan yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengecekan bansos.  Untuk mengecek penerima BLT Kesra 2025 dapat dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di ponsel. Sistem akan menampilkan penerima BLT Kesra 2025, termasuk jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “tidak terdapat peserta/PM”.  Tautan yang beredar di Facebook tersebut mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Tautan tersebut palsu dan terindikasi modus phishing atau pencurian data pribadi. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar sebuah konten unggahan di media sosial TikTok berisi informasi bahwa Indonesia mengirim 20 ribu pasukan ke Gaza untuk membantu perdamaian pascakemerdekaan Palestina. Setelah penelusuran dilakukan oleh Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut tidak benar.  Fakta ini terverifikasi dari adanya laporan, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut.  Artikel indonesia.go.id berjudul “Presiden Prabowo di PBB: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza” membahas pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB bahwa Indonesia siap mengirimkan 20 ribu lebih pasukan perdamaian ke Gaza atau ke daerah konflik lain di dunia. Namun, pengiriman pasukan tersebut hanya akan dilakukan jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan. Hingga saat ini, belum ada pengiriman 20 ribu tentara tersebut.  Sedangkan unggahan video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan. Setelah dicek menggunakan deepfake-o-meter, hasilnya ditemukan bahwa video tersebut kemungkinan besar merupakan hasil Generate AI dengan probabilitas 99,9%. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menunjukkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan dana bantuan melalui Facebook.  Dalam video tersebut, Menkeu Purbaya meminta masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Faktanya, video yang menampilkan Menkeu Purbaya menawarkan dana bantuan melalui Facebook merupakan hoaks. Hasil penelusuran Tim Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari kompas.com, penelusuran menggunakan Hive Moderation menemukan suara Menkeu Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI). Video itu juga memanipulasi foto Purbaya yang ada di laman Wikipedia. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk melakukan pendaftaran bantuan sosial (bansos) digital. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 24 Oktober 2025. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital. Formulir tersebut terindikasi phishing atau penipuan karena meminta data pribadi, seperti nama dan nomor Telegram. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul "Digitalisasi Penerima Bansos Segera Diterapkan Secara Nasional" yang tayang pada 3 Oktober 2025.  Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos oleh pemerintah pusat. Uji coba pendaftaran penerima bansos dengan sistem digital dimulai sejak 18 September 2025.  Melalui situs banyuwangikab.go.id dan akun Instagram @dinsosppkb.banyuwangi, dijelaskan bahwa pendaftaran bansos melalui cara baru ini bisa dilakukan dengan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di alamat www.perlinsos.kemensos.go.id dan agen perlinsos. (komdigi.go.id)